Manuver KNPB dan Goliath Tabuni Tidak Akan Berhasil

Informasi yang berkembang di Papua saat ini adalah adanya rencana aksi massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Baliem Wamena yang akan menggelar aksi massa pada 17 Januari 2017 dalam rangka mendukung agenda internasional sidang lanjutan Melanesian Spearhead Group di Port Moresby, PNG. Walaupun rumors yang berkembang, jadi tidaknya aksi tersebut simpatisan KNPB masih menunggu arahan Ketua KNPB Pusat.

Bahkan, isu yang beredar massa simpatisan KNPB Baliem yang akan turun ke jalan guna mendukung agenda internasional sidang lanjutan MSG di Ibukota PNG Port Moresby PNG sudah siap dengan segala resiko yang akan terjadi,  disebabkan sudah mendapat dukungan dari kelompok separatis Papua bersenjata antara lain dari kelompok Purom Wenda di Kabupaten Lanny Jaya, kelompok Enden Wanimbo dan kelompok Yusak Tabuni  dan Adolof Hisage.

Menurut salah seorang aktivis KNPB Baliem Wamena, mereka mengaku sudah takut melakukan aksi pengerahan  massa disebabkan trauma dengan tindakan tegas dari aparat Indonesia, karena mereka sudah didukung oleh OPM/GSP. 

Kalangan masyarakat di Wamena mengkhawatirkan bahwa rencana aksi massa simpatisan KNPB Baliem dalam rangka mendukung agenda internasional sidang lanjutan MSG di Ibukota PNG Port Moresby PNG akan dilakukan dengan mengarah pada aksi anarkis, karena ada indikasi KNPB Baliem sudah merubah pola aksinya dari aksi persuasif menjadi aksi massa mengarah ke aksi anarkis.

Selain KNPB, yang masih suka bermanuver walaupun sebenarnya sudah menyadari akan kegagalannya adalag Panglima OPM/GSP, Goliath Tabuni. Materi propaganda yang dikeluarkan Tabuni antara lain TPNPB perang bukan minta otonomi, pemekaran atau minta makan minum, tetapi TPNPB perang untuk merebut kemerdekaan Papua Barat, maka perlawanan bersenjata TPNPB dan militer Indonesia, tidak akan berhenti sebelum misi perdamaian PBB masuk di Papua Barat. 

“Kepada pimpinan ULMWP dan pimpinan NRFPB, WPNCL dan PNWP segerah hentikan perlombaan kabinet dan konstitusi negara masing-masing. TPN-OPM tidak mengakui semua kabinet dan konstitusi selain 1 Juli 1971, oleh karena itu, TPNPB memberikan warning kepada kelompok yang bermain kepentingan yang menghambat perjuangan Papua merdeka,” katanya.

Goliath Tabuni menegaskan, TPNPB dan rakyat bangsa Papua Barat mendukung penuh ULMWP menjadi anggota penuh di MSG pada KTT MSG tanggal 21–22 Desember 2016 di Vanuatu, dengan alas an bahwa bangsa Papua Barat bukan Melayu kami adalah ras Melanesia.

Pecah dan gagal

Dari pernyataan Goliath Tabuni diatas, jelas terlihat bahwa ada ketidakharmonisan antar elemen separatis di Papua, terbukti Goliath Tabuni mengkritik habis United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dikomandani Benny Wenda yang sedang menjadi pelarian sekaligus buronan politik yang sekarang tinggal di London, Inggris. Bahkan, Benny Wenda selalu menyatakan bahwa dia tidak cinta Papua, melainkan kampung halamannya adalah Oxford di Inggris, seperti Wenda bilang “I always say that Oxford is now my village”.

Goliath Tabuni juga memperingatkan Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), West Papua National Council Liberation (WPNCL) dan Parlemen Nasional Papua Barat (PNPB). Dilihat dari kritik dan ancaman Goliath Tabuni ini, maka jelas baik OPM/GSP, KNPB, PNPB, ULMWP dll yang katanya akan memperjuangkan kemerdekaan rakyat Papua, sebenarnya berjuang untuk memperbaiki nasibnya sendiri.

Menurut penulis, banyak aktivis di Papua yang sekarang ini sedang “buta sejarah” terkait integrasi Papua ke Indonesia, sebab proses integrasi tersebut sudah final dan sudah sah Indonesia memiliki Papua, walaupun saat ini selalu dipolitisasi bahwa yang terjadi bukan integrasi melainkan dekolonisasi.

Dalam buku berjudul “Internasionalisasi Isu Papua : Aktor, Modus, Motif Sebuah Antologi tentang Upaya Memisahkan Papua Dari Kedaulatan NKRI” yang diterbitkan LKBN Antara beberapa tokoh di Papua dan luar Papua antara lain menyatakan “Saya tidak tahu persis sampai kapan KNPB (sayap politik OPM) terus menolak kebaikan. Mungkin masih mencari sesuatu yang belum mereka peroleh” kata Uskup Jayapura Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM.

Sementara itu, Dekan Fisip Uncen Jayapura, Prof. DR. Dirk Veplum, MS mengatakan “Jika dialog dilaksanakan dalam rangka mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua, pasti Pemerintah Pusat akan melaksanakannya. Tapi jika dialog untuk meminta referendum atau merdeka itu impossible”.

Seorang pengamat hukum internasional yang tinggal di Jayapura, Papua mengatakan, pemerintah PNG tidak terlalu tertarik dengan diplomasi OPM dan tentu tidak semua negara MSG sependapat ULMWP akan menjadi anggota penuh mereka, karena hal tersebut sudah menyangkut urusan kedaulatan sebuah negara yang sudah semestinya dihormati oleh negara lainnya.

Selama ini, KTT MSG dilihat oleh OPM dan pendukungnya seperti ULMWP, KPNB dll adalah peluang untuk menginternasionalisasikan isu Papua. Untuk tujuan itu, para tokoh Papua merdeka sudah bergerilya ke negara-negara anggota MSG. Tujuan mereka, dengan menjadi anggota MSG, ideologi Papua merdeka akan diperjuangkan sama-sama dengan lima negara MSG.

Selama ini sebagai bukti ULMWP ataupun KNPB bahkan OPM/GSP tidak mengerti sejarah Papua ataupun sejarah organisasi yang diterima sebagai anggota MSG, karena aktivis separatis Papua selalu mencontohkan FLNKS dari Kaledonia Baru yang dimasukkan sebagai anggota MSG.

Padahal, walaupun Kaledonia Baru keanggotaannya dalam MSG diwakili oleh Front de Liberation National Kanak Socialiste (FLNKS), namun hingga kini FLNKS tetap menjadi bagian integral dari bangsa Kaledonia Baru. Oleh karena itu, jika para pendukung separatis Papua yang diwakili ULMWP ingin bergabung dalam MSG dengan harapan agar Papua bisa menjadi negara sendiri, itu hanyalah harapan semu.

Bertolak dari hal tersebut diatas, hampir dapat dipastikan manuver Goliath Tabuni dan KNPB ataupun ULMWP akan gagal, dan sebaiknya masyarakat Kota Wamena tidak menggubris atau tidak mengikuti aksi unjuk rasa KNPB yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2017, sebab unjuk rasa tersebut hanya politisasi masalah Papua.

Penulis yakin masyarakat Wamena percaya bahwa Indonesia dibawah Jokowi akan terus memperhatikan masalah Papua secara serius dan akan terus membangun Papua. Untuk apa ikut OPM/GSP ataupun KNPB yang hanya menawarkan harapan semu dan mimpi busuknya, dan lebih baik masyarakat Papua bersatu mendukung pemerintahan Jokowi memajukan Papua. Semoga.

*) Penulis adalah pemerhati masalah Papua di LSISI Jakarta. Tinggal di Bandung, Jabar.