    Pilkada Jakarta termasuk Pilkada di daerah lainnya sangat memerlukan pengawasan kepada semua Paslon dan perlu diingat calon kepala daerah bicara soal mensejahterakan rakyat dan ini terkait dengan pengelolaan APBD dan mendorong masyarakat untuk cerdas dalam memilik kandidat, sistem akuntabilitas perlunya masyarajat ikut dalam perencanaan dalam menentukan anggaran guna memutus matarantai keterlibatan elit - elit politik yang tidak bertanggung jawab yang menggerus APBD karena mensejahterakan masyarakat dari bagaimana pengelolaan APBD.
    Korupsi Pilkada menghasilkan korupsi-korupsi baru pada masa mereka menjabat dan bandrol dari partai politik mempengaruhi korupsi karena mereka ingin baleh modal dan dinasti jabatan juga mempengaruhi korupsi.
    Tantangan kita masalah anggaran uang yang di beri dari pusat kedaerah sangat besar perlunya pengawasan agar uang yang besar tidak salah di gunakan dan perlunya mencari pemimpin dalam Pemilu yang berkualitas adalah pemilu yang mengedepankan sportifitas, netralitas, transparansi, jujur dan adil, baik dari penyelenggara pemilu maupun kompetisi antara masing-masing kandidat yang bertarung di pesta demokrasi lima tahunan.
    Hal ini tentu untuk merangsang partisipasi aktif para konstituen agar dapat memilih kandidat terbaik demi sebuah kemajuan di berbagai aspek hidup yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat pemilihnya, penyerahan harta kekayaan adalah menguji integritas masing - masing calon, posisi kepala daerah bisa menjadi teladan dan kehancuran karena harus berhadapat dengan birokrasi yang sudah lama disitu perlu soal komitmen dari masing - masing kepala daerah.
     *) Penulis adalah peneliti di Center of Risk and Strategic Inteliggence Assessment (Cersia), Jakarta.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
