Korupsi dalam Demokrasi

KORUPSI DALAM DEMOKRASI

Halloo kamu? iyaa kamu! sebelumnya kenalin dulu namaku Akhul panggil aja Sayang hahaha, jadi disini aku pengen ngajak kamu ni buat diskusi tentang apapun itu terkait demokrasi dunia, tanpa banyak basa basi mari kita langsung mulai!

Jadi, menurutmu Demokrasi itu kaya apa sih? jawab dikolom komentar yaa?!

Baca juga: Hak Asasi Manusia sebagai Perspektif Wujud Nyata Keadilan Manusia

Kalo menurutku sendiri, demokrasi itu ialah sistem politik didalam suatu pemerintahan yang dimana puncak keputusan dari sistem ini berada dirakyat, seperti konsep dasarnya yang berbunyi "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat".

Tapi, kalian setuju ga sih jika konsep demokrasi ini masih relevan dizaman sekarang? Menurutku ngga si, karena dizaman sekarang itu kaya semua keputusan ada dipara atasan, contoh gampangnya deh, pas kita lagi ada rapat didesa atau rapat rapat besar lain, pasti keputusan itu biasanya hampir 90% dimenangin sama orang yang punya jabatan tinggi disitu, kaya kepala desa, kepala RT, dan petinggi petinggi lain.

Hemm? Kayanya udah mulai kepo nih, apa kita bahas sejarahnya dulu yaa? Yauda wes ayo kita bahas sejarahnya dulu, jadi sejarah awal munculnya konsep demokrasi ini dimulai pada kota kota Yunani seperti Athena pada abad ke-5 Sebelum Masehi sebagai bentuk dimana rakyatnya sama sama mempunyai hak untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan segala keputusan tentang kepentingan umum mereka, nah demokrasi ini akhirnya berkembang dan ada juga pengaruh dari peristiwa sejarah lainnya sampai dapat menjadi sistem pemerintahan yang lebih bulat dan universal diberbagai negara hingga menyebar ke seluruh dunia.

Tapi didalam perkembangannya demokrasi ini tidak semulus yang dibayangkan, tentunya ada hambatan hambatan yang membuat demokrasi ini agak susah untuk berkembang, kita ambil contoh hambatannya yaitu didalam korupsi, korupsi adalah salah satu hambatan utama didalam demokrasi karena memiliki dampak negatif pada prinsip prinsip dan fungsi dasar demokrasi.

Kita kepengertian korupsi yaa, jadi korupsi itu adalah praktik manipulasi atas wewenang yang sah untuk memperoleh keuntungan pribadi. Secara istilah korupsi menghancurkan kepercayaan atau rasa saling percaya yang menjadi salah satu basis utama didalam tatanan sosial. Sebagai seorang yang tidak memiliki pengetahuan medis yang cukup misalnya, saya tak punya pilihan lain selain harus percaya bahwa dokter akan membuat ramalan dan menulis resep obat yang benar untuk penyakit yang saya derita. Saya juga harus percaya bahwa presiden terpilih tak akan mengumumkan perang melawan negara tetangga atau perusahan situs email tidak akan menyerahkan data-data pribadi saya kepada badan inteligen tertentu. Dalam sebuah tatanan yang korup trust dasariah seperti ini absen dan sama sekali tak berfungsi. Pada gilirannya korupsi akan menghancurkan segala pilar kehidupan bersama dan menihilkan terbentuknya sebuah komunitas politik.

Keberhasilan dan militansi masyarakat sipil antikorupsi di atas merupakan buah dari proses demokratisasi yang tengah dijalankan di Indonesia. Namun harus diakui pula, gerakan antikorupsi masih dimonopoli oleh kelompok kelas menengah dan belum merasuki masyarakat luas pada umumnya. Seperti sudah diuraikan pada bagian terdahulu, praktik demokrasi di Indonesia pada umumnya masih diwarnai dengan pola relasi patron-klien dan patronase. Salah satu faktor penyebab bertumbuhnya patronase dan pola relasi patron-klien dalam proses demokrasi di Indonesia ialah belum berkembangnya ruang publik etis sebagai jantung demokrasi.

Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang publik yang diisi dengan masyarakat sipil yang kuat dan aktif mengontrol penyelenggaraan kekuasaan. Kekuasaan tanpa kontrol dari masyarakat sipil kritis akan bermuara pada kesewenang-wenangan.

Ada salah satu strategi paling ampuh untuk mengatasi korupsi adalah penguatan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang militan berperang melawan korupsi. Hal ini dapat ditunjukkan lewat kasus Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selalu tampil sebagai garda terdepan dalam perang melawan korupsi di Indonesia mengalami kriminalisasi dan pelemahan lewat revisi UU No. 30 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dimotori oleh parlemen dan pemerintah. Namun usaha pelemahan KPK ini selalu berhasil digagalkan oleh masyarakat sipil antikorupsi.

            Pencegahan korupsi ini bisa dilakukan dengan cara transparansi, yaitu menciptakan lingkungan dimana tindakan korupsi lebih sulit dikukan dan lebih mudah dideteksi. Selanjutnya ada akuntabilitas, adalah upaya dalam mengatasi korupsi yang mengacu pada kewajiban dan tanggung jawab pribadi dan kelompok, untuk memberikan penjelasan tentang tindakan kepada pihak yang berwajib. Dan ada lagi hukum dengan penegakan hukumnya, adalah salah satu pilar penting dalam pencegahan korupsi, dengan memastikan bahwa pelaku korupsi dapat ditindaklanjuti berdasarkan hukum, dengan begini masyarakat dan pejabat atau sesama warga negara akan dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.