Indeks Masyarakat Sipil dari Yappika untuk Demokrasi Indonesia

Misalnya kelompok penerima pengaduan dan pemantauan pelayanan publik dan kelompok usaha bersama. Dampak positif bahkan terlihat di tingkat nasional. upaya masyarakat sipil mendorong demokratisasi dalam berbagai aspek pembangunan. 

Misalnya, dalam rangka antikorupsi, mengawasi kerja parlemen, memperjuangkan kesejahteraan buruh, dan menentang peraturan yang mengekang sektor masyarakat sipil. Serta kelompok kader yang mampu terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan desa. 

Dengan bersatu menyuarakan aspirasi bersama organisasi masyarakat sipil dapat mempengaruhi kebijakan publik. Untuk berkembang masyarakat sipil butuh ruang gerak yang leluasa dan kondusif, ironisnya ruang gerak masyarakat sipil semakin menyempit dengan lahirnya beberapa kebijakan yang mengekang seperti undang-undang Ormas, undang-undang Ormas berpotensi menimbulkan suatu definisi yang salah, seolah-olah semua organisasi masyarakat sipil adalah Ormas.

Padahal seharusnya guna kebijakan dan peraturan adalah menjamin tumbuh kembangnya masyarakat sipil yang lebih sehat untuk demokrasi yang lebih baik. Selayaknya dan sepantasnya kita dukung terus keberadaan masyarakat sipil.