Indeks Masyarakat Sipil dari Yappika untuk Demokrasi Indonesia

Tahun 2012 lahirlah kesepakatan Busan di Korea Selatan, forum internasional yang membahas efektivitas dana bantuan internasional. Forum Ini menghasilkan sebuah pengakuan tingkat internasional atas keberadaan masyarakat sipil dengan memandangnya bukan hanya sebagai alat pembangunan, tetapi juga tujuan akhir pembangunan itu sendiri.

The Busan Partnership for Effective Development Co-operation (https://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm)

Indonesia pun telah menempatkan posisi pemberdayaan organisasi masyarakat sipil dalam rencana pembangunan jangka menengah 2010-2014. YAPPIKA mengukur tingkat kesehatan masyarakat sipil dengan menggunakan sebuah alat yang diadaptasi dari CIVICUS bernama indeks masyarakat sipil di singkat IMS. 

Pengukuran IMS tingkat nasional telah dimulai sejak tahun 2002 dan lokal sejak tahun 2004. tingkat kesehatan masyarakat sipil penting untuk diukur karena bermanfaat meningkatkan pengetahuan terhadap realitas masyarakat sipil di suatu wilayah, juga membangun visi bersama tentang pentingnya masyarakat sipil dalam mendorong perubahan positif.

Tahun 2012 YAPPIKA atas dukungan akses tahap 2 melakukan pengukuran IMS di 16 kabupaten dan kota di provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Ronny Malelak. APA DAN BAGAIMANA INDEKS MASYARAKAT SIPIL, Panduan Praktis Memahami Indeks Masyarakat Sipil. Jakarta: YAPPIKA, 2014

Ada 4 dimensi pengukuran Struktur, Lingkungan, Nilai, dan dampak. Hasil IMS 2012 banyak positifnya, dalam dimensi struktur, hubungan antar aktor dalam masyarakat sipil semakin kuat. Menghidupkan kembali Posyandu, organisasi masyarakat sipil di tingkat Desa sekarang aktif melakukan pengawasan pelayanan publik atau terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. 

Pada dimensi lingkungan, berbagai faktor luar yang mendukung perkembangan masyarakat sipil ditandai oleh dialog yang membaik dalam penyusunan indikator kemiskinan lokal, penyusunan perda dan Alokasi Dana Desa. 

Sedangkan faktor penghambatnya terkait praktik kebebasan dan hak-hak dasar di mana warga masih sulit mengakses dokumen seperti Perda, anggaran pendapatan dan belanja daerah serta informasi layanan publik. 

Contoh dimensi nilai yaitu nilai-nilai yang dipraktikkan dan didorong bersama, transparansi meningkat karena terbukanya informasi keuangan kelompok-kelompok masyarakat di desa. Praktik nilai-nilai kesetaraan gender juga dikembangkan baik dalam internal organisasi, maupun dalam ranah mendorong kebijakan yang berperspektif gender. 

Peningkatan dimensi dampak juga terjadi, banyak kegiatan masyarakat sipil yang mempengaruhi kebijakan di tingkat Desa hingga Kabupaten.