Teknologi Bermasalah, Helikopter Super Puma Harus Segera Diaudit

2017 nampaknya adalah tahun yang berat bagi Airbus Grup. Banyak Permaslahan menjerat pemain bisnis aviasi itu. Beberapa produk hasil ciptaanya mengalami kendala teknologi, tidak sedikit juga kendala itu menimbulkan kecelakaan serius yang mengakibatkan korban jiwa. Keadaan itu telah membuat Airbus kehilangan kepercayaan pasar, dan penjualan produknya menglami penurunan drastis. Laporan keuangan Airbus Grup pada kuartal I 2017 mencatat penurunan laba bersih secara tajam, yaitu sebesar 52 %. Hal tersebut dilancir oleh Kompas, Laba Bersih Kompas Menukik 52%

Permasalahan teknologi sebenarnya telah mengintai Airbus sejak lama. Seperti yang ditemukan oleh Royal Malaysian Air Force (RMAF), mereka menemukan pada masalah  gearbox pada produk EC752 atau yang biasa dikenal sebagai Super Puma (Helikopter yang sama juga digunakan sebagai pesawat kepresidenan). Permaslahan gearbox pada Super Puma telah membuat Malaysia memboikot pembelian Helikopter Super Puma atau Caugar EC752.

EC725 (Super Puma) yang dipesan RMAF. Sumber: Google.com

Norwegia menjadi negara selanjutnya yang melakukan boikot terhadap produk Airbus ini, setelah terjadi kecelakaan fatal yang menewaskan 13 orang. Kecalakaan tersebut dipicu oleh hal kendala serupa, yaitu persoalan gearbox. Hal tersebut disampaikan oleh Rotor wing International, yang berupa melakukan investigasi terhadap kecelakaan tersebut (klik berita berikut: klik!)

Tidak hanya persoalan kendala teknologi pada produk Airbus, skandal suap-menyuap juga menjadi soal yang sedang menyoroti Airbus.  Airbus ditenggarai melakukan persekongkolan pengadaan mesin pesawat bersama Bos Garuda Indonesia, Emirsyah Satar.  Kasus tersebut juga menarik pabrikan mesin pesawat Roll-Royce . Keadaan tersebut menyebabkan beberapa negara Eropa melakukan peninjauan ulang kerjasama dengan Airbus, Austria adalah negara yang termasuk melakukan hal itu. Inggris juga sedang melakukan investigasi terhadap kasus suap yang diperkirakan berskala global ini. Keadaan tersebut membawa dampak terjun bebasnya kinerja keuangan Airbus.

Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia. Sumber: Helirakitan.com

Tapi Anehnya, di Indonesia, PTDI tetap bersikukuh bekerja sama dengan Airbus.  Seolah ada persekongkolan antara PTDI dan Airbus Group, yang memaksa RI tetap membeli produk Airbus EC725 yang notabene-nya tidak aman secara teknologi dan sering mengalamai kecelakaan yang memakan korban jiwa. Juga kenyataan bahwa  kasus suap berskala global yang dilakuakan oleh Airbus. Kita tahu bahwa helikopter kepresidenan RI menggunakan heli Super Puma (EC725), yang mana helicopter itu  menjadi alat transportasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK), padahal helicopter itu terbukti tidak aman dan sering kecelakaan. Sungguh sebuah persekongkolan jahat yang mengancam kestabilan negara. Juga sebuah bentuk ketamakan jika manajemen PTDI membiarkan Jokowi menggunakan helikopter yang rawan kecelakaan, hanya sekedar demi fee marketing.

Perbincangan aviasi dan industri pertahanan global saat ini sudah mencoret nama Cougar atau Super Puma (EC725) dari daftar pilihan. Dunia saat ini justru merekomendasikan 2 produk sebagai pilihan utama yakni produk Black Hawk dan Agusta Westland sebagai pilihan utama yang memiliki teknologi canggih, jauh di atas heli EC725 buatan Airbus Group. Tulis sebuah referensi ini: Air Force fight: Is Northeast Philadelphia airship 'the right solution'?

Mantan Menristek. Sumber: Google.com

Menurut mantan Menristek yang sempat menjabat sebagai Kepala Analisis dan Strategi Badan Intelijen Negara, Muhammad A S Hikam, polemik Alutsista berkepanjangan, karena tidak adanya lembaga auditor teknologi resmi yang berwenang memberikan arahan pada proses menentukan dalam pembelian alat pertahanan negara. Sejak reformasi kewenangan Kementerian Ristek dan BPPT dalam penentuan Alutsista Indonesia diputus dan diserahkan sepenuhnya pada Kementerian BUMN dan BUMN terkait (dalam hal ini PTDI). Di situlah muasal polemik

"Dari sejak dipindahtangankan ke Kementerian BUMN dan ditentukan sendiri oleh BUMN, terjadilah segala polemik permasalahan itu, akibat tidak adanya lembaga audit teknologi resmi yang dilibatkan. Itulah sebabnya, pengakuan kemajuan teknologi industri pertahanan hari ini, berbeda dengan di jaman Pak Habibie masih menempatkan Kemenristek sebagai penentu dan auditor pembelian Alutsista. Dulu klaim kita diakui dunia, kini klaim kita hanya diakui kita sendiri. Dunia tak lagi akui," tegas Hikam.

Pengamat Militer Connie Bakrie. Sumber: Google.com

Seturut dengan nada yang diucapkan mantan Menristek Hikam, Pengamat Militer Connie Bakrie menegaskan, pemerintah RI seharusnya kembali mengikutsertakan Kemenristek dan BPPT dalam proses Audit Teknologi pembelian Alutsista, khususnya dalam polemik panas yang terjadi belakangan ini. Connie mengusulkan, BPPT membentuk Lembaga Auditor Teknologi yang ikut serta secara luar dalam pada proses penentuan teknologi produsen dan merk mana yang dinilai mampu dan sesuai dengan kebutuhan yang diajukan masing-masing Matra TNI.

"Dengan cara ini, polemik tak perlu dan membuang-buang waktu seperti yang terjadi belakangan ini dapat segera diselesaikan, agar tidak berlarut-larut dan membuang-buang energi," tegas Connie.

Fakta kerjasama Airbus dan PTDI hanya memberikan Transfer of Technology (ToT) ke RI sebesar 7% saja. Sisanya sebanyak 93% dibeli dari Perancis.