Jangan mau mudah digiring, bagaimana jika kita menjadi domba yang tersesat nantinya?
Diawali oleh satu kurikulum pelatihan militer di Australia yang dianggap merendahkan Pancasila menghasilkan kebijakan untuk menunda hubungan kerjasama antara militer Australia dan Indonesia hingga waktu yang tidak ditentukan.
Charles Honoris, Politikus PDIP yang juga merupakan anggota Komisi I DPR RI, turut memberikan suara terhadap insiden penundaan hubungan tersebut. Bukan kah wajar Anggota DPR RI dibidang Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi, Informatika, dan Intelijen membuat komentar terhadap kebijakan tersebut?
Diatas adalah sekilas latar berlakang kasus ini. Mari kita lihat duduk masalah utama dari kehebohan beberapa jam terakhir ini.
Sebagai generai instan yang selalu mudah mengkonsumsi apa yang ada didepan mata, marilah saya ajak kita semua untuk mereflesikan diri sejenak. Apa yang dihidangkan di depan anda tidaklah selamanya benar.
silahkan cek pada portal berita pos metro
Narasumber sama sekali tidak menyebut diksi "Lebay" dalam komentarnya. Ini berarti portal tersebut sudah melakukan pemelintiran dan membuat kesan adanya penghinaan terhadap panglima TNI, Gatot Nurmantyo.
Berita ini sungguh menyimpang karena berpotensi memberikan kebohongan publik. Website pos-metroinfo.blogspot.co.id sendiri sebelumnya bernama posmetro.info punya track record buruk karena pernah dilaporkan oleh Kemenpan RB terkait penyebaran berita hoax tes CPNS pada Februari 2016 lalu. Baca juga
Oleh karena itu sangat mengherankan jika masih saja ada orang yang percaya dan menyebarkan berita dari situs ini. Bahkan seharusnya situs ini ditutup lagi karena masih saja melakukan penyebaran berita yang mengandung unsur kebohongan.Â
Ditengah gencar-gencarnya masyarakat dan polri melawan berita hoax, momen ini sangat pas jika kita juga melaporkan situs posmetro kepada polri dan kominfo agar situs ini ditutup lagi. Ayo kita laporkan pos metro yang sering menyebarkan berita hoax di masyarakat!Â
Lagipula pihak Australia sudah membuat permintaan maaf kepada negara, lalu apalagi yang kita permasalahkan?
Pihak TNI juga sudah memberikan statement secara tidak langsung melalui akun twitter resmi Angkatan Udara di
Salam Kompasiana,
Akhmad Rijal
Jakarta, 6 Januari 2017
