"Putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming yang saat ini sedang menjabat sebagai kepala daerah wali kota Solo mendapatkan Instruksi menempel stiker Bergambar Presiden Jokowi dan Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, serta mengajak masyarakat untuk memilih Ganjar"
Memang cukup dilema bagi kader partai PDI Perjuangan, satu sisi sebagai petugas partai yang harus patuh terhadap instruksi, disisi yang lain sebagai kepala daerah terikat oleh kedinasan yang seharusnya lebih mengedepankan netralitas sebagai pejabat publik.
Sebagai salah satu kader partai yang saat ini sedang berkuasa, apakah hal tersebut dibenarkan jika menelisik pada aturan badan pengawas pemilu ?
Apakah dengan memiliki kekuasaan, lantas aturan main yang sudah ditetapkan, secara sadar harus dilanggar, sebab ada perintah partai politik, meski bahasa yang muncul sebagai sebuah sosialisasi yang berisi ajakan untuk memilih salah satu kandidat bakal calon presiden.
Terlepas apakah hal tersebut sebagai bentuk kepanikan partai penguasa yang saat ini terindikasi sedang menjadi musuh bersama, sebab partai besar lainnya kini sudah banyak yang menetapkan bekerjasama dengan Partai Gerindra dengan mengusung Prabowo Subianto.
Gibran Rakabuming hanya salah satu dari kepala daerah lainnya yang memang menjadi kepala daerah melalui kendaraan politik PDI Perjuangan.
Selain Gibran, ada menantu Jokowi yang saat ini sedang menjadi wali kota Medan, dan juga ada kader partai PDI Perjuangan yang menjadi wali kota Surabaya Eri Cahyadi.
Gibran, Bobby, maupun Eri Cahyadi yang mendapatkan Instruksi partai untuk memasang Stiker bergambar Jokowi dan Ganjar Pranowo, serta mengajak warga untuk memilih Ganjar Pranowo yang di lakukan bersama-sama ketua DPD PDI Perjuangan secara serentak pada Sabtu (19/08).
Dilansir dari laman kompas.com, pemasangan stiker secara serentak itu dalam rangka menindaklanjuti surat instruksi pemasangan alat peraga kampanye No 5356/IN//DPP/VIII/2023 yang ditandatangani Kepala Pusat Analisis dan Pengendali Situasi PDI-P Prananda Prabowo dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto tanggal 7 Agustus 2023.
Sementara himbauan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI agar kader dan partai Politik menahan diri untuk melakukan kampanye dan pemasangan alat peraga diluar jadwal yang sudah ditentukan.
