"Tak ada uang, Roda politik tak bisa jalan"
Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus menyoroti adanya potensi politik uang (money politic), sebab situasi dan kondisi masyarakat Indonesia yang masih banyak ketimpangan dan jauh dari kesejahteraan.
Kekuatan kapital saat ini cukup besar pengaruhnya, terutama dalam konstek yang bersinggungan dengan politik yang saat ini terus berkembang dan berubah.
Money politik menjadi hal yang secara umum sudah mulai bergerak secara terang-terangan dengan berbagai variabel yang gerakkan oleh para politisi.
Konsep dengan bazar murah yang kemudian di selipkan uang, atau pun secara langsung memberikan uang dengan cara bershodakoh dengan harapan suara rakyat bisa di kantongi, sudah bukan rahasia lagi.
Fakta yang terjadi di lapangan "politik sudah sama dengan uang", tanpa uang Roda politik tentu tak bisa berjalan. Potensi money politik inilah yang menjadi sorotan sejumlah pihak, baik itu oleh KPK, Bawaslu maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Dilansir dari laman kompas.com, menurut wakil ketua KPK, Alexander Marwata menyataka "Kenapa money politics masih berjalan? Ya saya harus sampaikan 50 persen masyarakat kita itu masih belum sejahtera,” ujar Alex dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Senin (14/8/2023).
Menurut Alex lebih dari 50% masyarakat yang masih belum sejahtera yang juga sangat erat kaitannya dengan tingkat pendidikan masyarakat yang masih cukup rendah, sehingga terbangunnya demokrasi yang kurang sehat masih terus terjadi.
Bangunan Demokrasi dengan Kapitalisasi
Kapital menjadi bagian yang terpenting dalam proses pesta demokrasi, seperti yang penulis katakan di awal, "tanpa uang Roda politik tak akan jalan".
