PN Jakpus Memutuskan Menunda Pemilu 2024, Apa Dasar Hukum yang Menjadi Pedoman Untuk Memutuskan Perihal Tersebut?

Dasar Hukum Mengapa pemilu tahun 2024 tidak Bisa di Tunda, Meski sudah ada Putusan Penundaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

Apa yang sudah menjadi aturan dan Ketetapan dalam Undang-undang Dasar 1945, bahwasanya pesta Demokrasi di Indonesia ini harus dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, sudah menjadi kesepakatan yang fundamental.

Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) yang sudah diamanahi dan dipercaya untuk melaksanakan setiap tahapan sesuai dengan aturan perundang-undangan, tidak bisa direcoki oleh satu partai yang tidak lolos Verifikasi Administrasi maupun yang tidak Lolos Verifikasi Faktual.

Dalam konstek Pemilu tahun 2024, tahapan yang sudah berjalan ini, sejatinya tidak ada kata di tunda, sebab dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan yang ada Pemilu Lanjutan dan Pemilu susulan yang sudah di atur dalam UU No. 07 tahun 2017.

Mengutip dari laman katadata.co.id, bahwasanya penundaan pemilu sudah diatur dalam UU no 07 tahun 2017, dan lebih spesifik lagi pada Pasal 431 ayat (1) UU 7/2017 tersebut, dimulai dari tahap di mana penyelenggaraan Pemilu terhenti.

Sementara pada pasal 342  ayat (1) UU No.7 tahun 2017, Menyebutkan "Dalam hal di sebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuaan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan".

Artinya tidak ada yang namanya penundaan pemilu, yang ada adalah pemilu lanjutan dan pemilu susulan sebagaimana diatur dalam UU no 7 tahun 2017.

Pemilu lanjutan ataupun pemilu susulan karena diakibatkan dari situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemilu, semisal terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, sehingga pemilu tidak bisa dilaksanakan dalam wilayah tertentu.

Oleh karena itu penundaan pemilu yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diusulkan oleh Partai Prima karena beranggapan bahwa KPU RI terindikasi adanya perlakukan melawan Hukum, tidak lantas membatalkan tahapan yang sudah berjalan