"Memasuki musim politik tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, menjadi momen yang cukup menarik untuk disimak, pasalnya tangan penjang dari presiden Joko Widodo, yakni lembaga yang mengurusi perihal pemberantasan korupsi, tengah menjadi sorotan publik, sebab ada banyak sejumlah pejabat yang terjaring operasi Tangkap tangan yang di Kritik oleh kader PDI-P, yakni OTT gaya baru"
Mengapa pejabat yang terjaring OTT, disebut dengan operasi gaya baru ? Sebab gerakan dan cara KPK melakukan OTT melalui tangan panjang alias melalui orang lain, sehingga sangat rawan dan sangat memungkinkan bermuatan politis.
Baru-baru ini sejumlah pejabat mulai dilakukan penyidikan pasca tertangkapnya Sehat Tua Simanjuntak yang terjaring OTT dana hibah.
Suap menyuap yang menjerat DPRD Propinsi Jawa Timjr itu pada gilirannya berbuntut panjang, sebab disinyalir memiliki keterkaitan dengan sejumlah pejabat lainnya, termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang kantornya juga di lakukan penggeledahan.
Operasi tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan sejumlah pejabat dengan gaya baru dan cenderung ada upaya untuk mengkambing hitamkan penerima manfaat, sehingga potongan Bantuan Sosial itu kini kian menjadi blunder.
Operasi Komisi Pemberantasan Korupsi diakhir tahun ini, menjadi fenomena tersendiri, sebab memasuki musim politik yang kian memanas, dimana para elite dan partai politik sangat memungkinkan dengan tangan panjang KPK, sebagai salah satu upaya untuk mendegradasi partai tertentu, bahkan indikasi untuk mendiskreditkan kian terus terjadi.
Wakil ketua DPRD Jatim Fraksi Golongan Karya (Golkar) Sangat Tua Simanjuntak  yang terjaring OTT itu dengan nilai korupsi yang begitu besar merugikan negara, dan merembet ke sejumlah pejabat lainnya, menjadi sorotan yang begitu tajam, pasalnya dengan kekuasaan yang melanggar aturan.
Mengapa kasus suap menyuap soal bantuan sosial yang menjadi kewenangan para pejabat itu kian menggila ?Â
Tentu hal tersebut tidak lepas dari nilai dan kos politik yang kian membesar, dimana tingkat kesulitan ekonomi masyarakat yang kian terpuruk, menjadi salah satu faktor semakin meningkatnya kasus suap menyuap yang terjadi pada sejumlah pejabat negara.
Gurita Suap untuk memperkaya diri
Tidak bisa kita pungkiri bahwa suap menyuap atau bahasa kasarnya jual beli Bantuan Sosial itu secara faktual sudah menjadi rahasia umum.
Bansos yang diperjual belikan itu tidak hanya bernilai ratusan juta saja, namun bernilai milyaran rupiah. Berkaca dari kasus yang menjaring Sahat Tua Simanjuntak yang terjerat OTT itu yang nilai suapnya, kurang lebih mencapai 5 milyar itu, tentu membuat publik semakin terperangah atas aksi pejabat kita dengan kewenangan yang disalah gunakan.
Terjaringnya para pejabat kita ditengah kesulitan ekonomi masyarakat yang kian terpuruk ini menjadi sebuah pelajaran bagi para pejabat lainnya, untuk tidak main-main dengan bantuan sosial, bahkan adanya indikasi untuk mengkambing hitamkan penerima manfaat itu menjadi hal yang wajar, karena memang faktanya ada kesepakatan kedua belah pihak.
Suap menyuap menjadi rahasia umum ditengah kondisi ekonomi masyarakat yang kian sulit, sebab upaya memperkaya diri dan tingkat kos politik yang semakin meningkat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan upaya untuk memperkaya diri.
Disinilah pentingnya proses pembenahan yang menyeluruh terhadap proses demokrasi kita, karena para pejabat yang duduk dikursi empuk itu, tidak lepas dari peran rakyat yang mendorong mereka untuk duduk di kursi yang empuk.
.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
