Petaka Duren Tiga dan Korban Skenario Sang Jenderal

"Polri sudah menetapkan 5 tersangka sebagai pelaku utama dalam tragedi Duren tiga  yang menewaskan Brigadir Nofriasnyah Joshua Hutabarat alias Brigadir J. 4 tersangka di jerat pasal yang sama yakni pasal 340 subsider 388 junto dan pasal 54-55 KUHP pembunuhan berencana, Sementara Barada Richard Eliezer Pudihan Lumiu sebagai eksekutor di jerat dengan pasal 388 junto dan pasal 55-55 KUHP tentang pembunuhan"

Ada istilah yang mengatakan "Salah perencanaan, sama saja dengan merencanakan kegagalan" kira-kira seperti itulah prahara Duren tiga yang menjerat sang Irjen Ferdi Sambo Cs.

Benarkah Barada E yang menjadi eksekutor yang menewaskan Brigadir J? Terkait pertanyaan tersebut masih memunculkan spekulasi dan tanda tanya besar, sebab dibalik tewasnya Brigadir J, sudah tersusun rencana busuk untuk menghilangkan nyawa sang ajudan.

Apa tidak ada indikasi bahwa Barada E yang saat ini yang sudah resmi menjadi Justice Collaborator, dan di perkirakan tindakan dan niat Eliezer untuk membunuh rekannya sangatlah minim, bahkan ada dugaan Barada E "tidak menembak" Brigadir J, meski dalam gelar perkara Barada E, salah satu eksekutor yang diperintah oleh atasan.

Laporan kebohongan yang tersaji di depan publik, menjadi fitnah yang keji, terutama bagi keluarga Almarhum, sehingga keluarga Brigadir J melalui kuasa Hukumnya, Kamaruddin Simanjuntak, hendak menuntut balik atas laporan kebohongan yang dipertontonkan ke publik soal pelecehan dan ancaman pembunuhan terhadap Putri Candrawati.

Petaka Duren tiga sudah terjadi, dan menjerat para oknum di tubuh Polri. FS, PC, RR, KM, dan RE sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus kematian Brigadir J, tetapi timsus Polri masih terus menyelidiki, memeriksa pihak-pihak terkait, yakni oknum polisi yang berupaya menghalang-halangi proses penyelidikan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya.

Kebohongan yang memakan korban

Atas gagalnya skenario yang sebelumnya dibangun oleh sang Jenderal Cs, atas tuduhan pelecehan seksual, dan menciderai martabat keluarga, menjadi sebuah omong kosong yang semakin membuat publik tidak percaya akan tragedi di duren tiga.

Ketua harian Komisi kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Mamoto turut menjadi korban kebohongan Sang jendral cs.

Dikutip dari kompas.com, Benny mengakui bahwa ketika menyampaikan sikap Kompolnas dalam kasus ini, ia hanya berpatokan pada rilis yang saat itu disampaikan Polres Metro Jakarta Selatan.

Polres Metro Jakarta Selatan yang memang menyampaikan laporan Ferdi Sambo, atas tuduhan pelecehan seksual dan ancaman pembunuhan terhadap Putri Candrawati.

Benny Mamoto pun dikritik habis oleh masyarakat, dan menjadi bahan Bullyan akibat menyampaikan berita kebohongan yang dirilis oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada waktu itu.

Meski sudah diakui oleh pak Benny Mamoto dan beliau sudah menyampaikan permohonan maaf apa acara Rossi kompas Tv, ramai-ramai masyarakat mendesak Pak Benny untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Tidak hanya pak Benny Mamoto yang juga menjadi korban kebohongan sang Jenderal, dan di permalukan di depan publik, setelah pihak Timsus Polri menghentikan penyelidikan dan kasus pelecehan yang tidak menemukan bukti tersebut.

Ketua Komnas perempuan pun ikut dalam arus kebohongan yang dibuat oleh sang Jenderal. Ketua Komnas HAM Andy Yentriani juga menyampaikan terjadi pelecehan seksual terhadap Putri Sambo, seperti yang dikutip dilan kompas.com

Tetapi dalam perjalanannya, setelah penyidik mengungkap fakta yang sebenarnya, ketua Komnas Perempuan turut menjadi korban skenario kebohongan yang cukup membuat resah masyarakat tersebut.

Diketahui pula kuasa Hukum Putri Candrawati A Patra M Zen juga merasa di bohongi dengan terkena prank telah menjadi kuasa Hukum Putri Candrawati waktu wawancara dengan Rossi di Kompas TV.

Tidak hanya di bunuh dengan begitu kejinya, bahkan kematian Brigadir Joshua menjadi tragedi kemanusiaan yang menjadi tensi publik terhadap Institusi Polri, sehingga lembaga penegak hukum tersebut di tuntut untuk bekerja se profesional mungkin tanpa tebang pilih.

Kematian Brigadir Joshua Memuat Unsur Hirarkis dan unsur Politis 

Dua unsur yang telah menewaskan Brigadir Joshua sangatlah penting untuk diungkap ke publik melalui rekonstruksi data yang telah dikumpulkan oleh Timsus Polri.

Seperti apa yang disampaikan oleh presiden Jokowi dan dilanjutkan oleh Menkopolhukam bahwa kasus kematian Brigadir J harus di buka secara terang benderang, untuk menjaga Marwah Institusi polri.

Mengapa kemudian Menkopolhukam menyampaikan ada dua unsur yang cukup mendasar atas tewasnya kematian Brigadir J, dan tragedi Duren tiga bukanlah kasus biasa, karena adanya persekongkolan atau bahasa Brigadir J saat Video Call dengan kekasihnya "Ada Skuad Lama" yang hendak menghabisinya.

Secara Hirarkis adanya persekongkolan yang memang sudah terindikasi untuk menghabisi Joshua, terlepas motifnya yang masih belum bisa diungkap saat ini, karena ada yang bilang menjijikkan, dan ada yang bilang hanya boleh di dengar oleh orang dewasa saja.

Secara Hirarkis adanya persekongkolan di tubuh Institusi Polri yang dilakukan oleh para oknum untuk menghabisi Brigadir J, maka hal itu harus diusut sampai ke akar-akarnya, untuk membenahi institusi Polri sebagai penegak hukum, sehingga Hukum tidak tebang pilih, dan Marwah Polri tetap terjaga dengan baik.

Lantas bagaimana dengan unsur Politisnya ? Secara politis, apakah ada pihak eksternal Polri yang menunggangi atas skenario kebohongan yang dibangun oleh sang Jenderal ? Terlepas benar atau tidaknya semua unsur masih terus di selidiki dan diusut secara tuntas.

Beberapa waktu yang lalu Luhut Binsar Panjaitan juga ikut bersuara terkait kasus kematian Brigadir J, bahkan pak Luhut menyatakan untuk menuntaskan dan "tangkap" siapa yang menjadi Becking Sang Jenderal cs dalam kasus kematian Brigadir J.

Dengan demikian adanya skenario kebohongan yang gagal ditengah jalan, semakin membuka tabir misteri kematian Brigadir J menjadi cukup panjang, karena luarnya asumsi masyarakat bahwa terjadi persekutuan besar di tubuh Polri yang di duga bisa mengarah ke eksternal Polri.