Mungkinkah Geng mafia ditubuh Institusi Polri merasa terancam atas peran kuasa hukum Barada E yang sudah di cabut secara sepihak tersebut ?
Publik pun melalui media sosial mendesak Presiden Jokowi untuk mencopot Kapolri, karena sudah di anggap kurang profesional dalam menjalankan tugasnya.
Mungkinkah kasus kematian Brigadir J, akan dibuat putih abu-abu ?
Atau mungkin saja tewasnya kematian Brigadir J, akan meluas kemana-mana ditubuh Polri, disinilah pemerintah harus tangan betul atas polemik yang menyebabkan tewasnya Brigadir Joshua.
Deolipa Yumara dan Boerhanuddin sebelumnya ditunjuk Bareskrim menggantikan Andreas Nahot Silitonga yang mengundurkan diri sebagai pengacara untuk membela Bharada E.
Deolipa dan Burhanudin di sebut-sebut yang telah membuat Barada E membuat pengakuan berbeda dari semula, bahkan yang menyebut karena ada perintah dari atasan.
Mungkinkah ada konflik kepentingan antara Penyidik dan Kuasa Hukum Barada E, Deolipa Yumara ?
Adanya kepentingan berbeda sangatlah mungkin antara penyidik dan kuasa Hukum Barada E yang sudah dicabut.
Bahkan surat pencabutan kuasa hukum Barada E juga menuai sorotan dan kejanggalan, pasalnya surat pencabutan kuasa Hukum untuk membela Barada E, diketik di komputer lengkap dengan tanda tangan Barada E dan bermaterai.
Disinilah yang membuat publik bertanya-tanya, apa mungkin Barada E yang berada di tahanan bisa membuat surat yang rapi dan diketik pula melalui komputer ? Atau bisa saja surat pencabutan kuasa Hukum untuk membela Barada E tersebut tidak pernah di tulis oleh Barada E, dan pihak-pihak tertentu yang mencoba melakukan hal tersebut atas dasar tekanan dari para pihak.
Mungkinkah kasus tewasnya Brigadir Joshua ini, yang dibunuh secara sadis dan tidak manusiawi, dan dilakukan oleh seseorang yang berpangkat Jenderal bintang 2 pula, akan dilenyapkan begitu saja tanpa ada pertanggung jawaban ?
