Mengapa Banyak Pejabat Terjaring OTT KPK Akhir-akhir Ini?

"Komisi Pemberantasan Korupsi akhir-akhir ini semakin gencar melakukan razia terhadap penyelenggara pemerintahan, di berbagai daerah pejabat yang terjaring OTT hampir semuanya melakukan penyuapan dan lelang jabatan, Serta Melakukan penggelapan dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai penyelenggara Negara"

Jika sebelumnya Bupati Probolinggo Puput Tantriana terjaring Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, saat ini pun ramai menjadi perbincangan Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Kalimantan Selatan terkait dengan kasus penyuapan.

KPK telah menyita sejumlah uang dan dokumen yang di lakukan pejabat itu sebagai barang bukti dan di kembalikan pada Negara.

Meski kasus ini kerap terjadi di Negeri kita dengan beragam bentuk kasus korupsi, tetapi sanksi yang berujung dalam terali besi dan denda ya g diberikan pada pelaku, justru masih belum memberikan efek jera pada pelaku yang lain.

Bupati Probolinggo dan Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Kalimantan Selatan hanya sebagian kecil saja yang terjaring dan tertangkap tangan oleh KPK, tentu yang tersembunyi dan masih melenggang dengan rasa percaya diri dan nasib dalam kategori aman, tentu saja masih banyak di negeri ini.

Mengapa banyak pejabat pemerintahan yang terjaring OTT akhir-akhir ini, yang kasusnya hampir sama dan tak jauh berbeda, yakni penyuapan dan lelang jabatan? 

Sekedar analisis sederhana dari penulis, bahwa pejabat yang terjaring OTT KPK akhir-akhir ini, merupakan situasi dan kondisi akumulatif dari perilaku yang terjadi sebelumnya.

Pertama Adanya penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat pemerintahan 

Ada pepatah yang mengatakan : "Segenggam Kekuasaan lebih baik dari pada sekeranjang emas" apa maksud dari pepatah tersebut ? 

Kekuasaan yang sudah di raih oleh seseorang, kerapkali membuat lupa, karena sebagai penguasa akhirnya melakukan seni akrobatik dengan menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk melahap uang negara dengan berbagai bentuknya.

Dengan dipercaya untuk memimpin atau diamahi kekuasaan oleh rakyat, dengan harapan mampu memberikan yang terbaik dan mensejahterakan rakyat, akhirnya kekuasaan dijadikan sebuah alat untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.

Mengapa hal tersebut terus terjadi, laksana gurita yang menjadi satu dalam diri manusia yang berkuasa, dengan menggenggam kekuasaan, menjadi lupa akan batas kewenangannya.

Bahwasanya seni akrobatik dalam kancah kekuasaan dengan alat kebijakan, merupakan terbentuknya sistem yang masif, struktural, dinamis, dan kerapkali penguasa berlindung atas nama kebijakan dan aturan, sehingga tidak heran, jika masih cukup banyak pejabat dalam intaian KPK.

Kedua Nilai Kost Politik yang cukup tinggi untuk meraih kekuasaan 

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa kost politik sangatlah tinggi untuk menjadi orang nomor satu di negeri ini.

Contoh saja, untuk menjadi kepala desa saja, harus mengeluarkan uang dengan nilai yang fantastis, mulai dari puluhan, ratusan, bahkan milyaran rupiah pun harus keluar dari kantong besar para pejabat.

Tingginya kost politik ini, masih menjadi problem yang menggurita, tanpa uang dan modal politik, maka jangan pernah berharap untuk menjadi seorang penguasa, mulai dari level Rukun Tetangga (RT) sampai pada tingkat presiden.

Tidak sedikit dalam akrobatik politik untuk merebut kekuasaan harus menjual harta benda yang dimiliki, bahkan sampai rela berhutang ke bank dengan menggadaikan sertifikat tanah untuk memenuhi ambisinya sebagai penguasa.

Dengan harapan setelah berkuasa bisa menggarong uang negara demi mengembalikan modal dan bayar hutang, serta sebagai alat politik untuk berkuasa pada periode selanjutnya, jika tidak tertangkap oleh KPK, jika sudah tertangkap ya Wassalam.

Kekuasaan Pun Terkesan Sebagai Rutinitas Belaka 

Jika niat dan tujuan berkuasa hanya sebagai rutinitas, hobi, dan mencari kekayaan semata, maka jangan pernah berharap banyak dari pemerintah yang demikian adanya.

Karena yang hanya bertujuan demikian, mereka akan segera lupa pasca dilantik menjadi penguasa, meski mereka melakukan janji di bawah kitab suci.

Tulisan ini hakekatnya tidak sedang mengkritik ataupun hendak memojokkan pemerintah atau penguasa, namun beberapa pekan ini, bergilirnya pejabat pemerintahan yang terjaring OTT KPK, menjadi fenomena sosial yang semestinya jangan sampai terjadi, jika menjalankan amanah dengan sepenuh hati dan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini.

Sehingga kekuasaan benar-benar amanah yang harus dijalankan sebagaimana mestinya, yakni benar-benar bekerja untuk rakyat, tidak hanya sekedar ucapan, namun ada tindakan nyata untuk mensejahterakan rakyat.