"Apa yang salah dengan bangsa kita? Apa rakyat hanya menjadi objek yang di sayang, ketika hendak pemilu saja?, Maaf ini bukan provokasi, tetapi fakta yang memang sedang dan berlangsung terjadi di dunia nyata"
Negara kita memang sedang tidak baik-baik saja, ada banyak problem yang sedang ditangani mulai dari problem Pandemic, ekonomi, sosial-politik, adat dan budaya, sampai pada problem kesenjangan sosial yang kerap terjadi ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat.
Belum lagi soal perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sampai tanggal 20 September 2021, yang merupakan masalah baru dengan aturan yang baru pula.
Peristiwa yang datang silih berganti seakan tiada habisnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, sejak dahulu memang sudah terasa cukup jomplang, dimana pejabat yang merupakan wakil rakyat, dengan tingkat kekayaan yang fantastis di tengah kesusahan dan kesulitan rakyat, serta kemiskinan yang mendera menjadi sebuah cermin bagi kita untuk senantiasa mengevaluasi diri.
Dilansir dari kompas.com, Kenaikan harta para pejabat itu diketahui setelah KPK melakukan analisis terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama setahun terakhir.
"Kita amati juga selama pandemi setahun terakhir ini, secara umum penyelenggara negara, 70 persen hartanya bertambah," Ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala NainggolanÂ
Sementara disisi yang lain, tingkat kemiskinan yang terus bertambah selama Pandemic ini, seakan kehidupan berbangsa dan bernegara terasa sangat jomplang.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang.
Artinya bahwa ada ketidakseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini dari berbagai pola dan kasus yang terjadi, terutama kasus korupsi yang masih menjadi problem yang cukup krusial untuk diselesaikan di negeri ini.
Apa penyebab kejomplangan antara pejabat dan rakyat di negeri ini, yang keberadaannya sama-sama naik tingkat kekayaan dan kemiskinan di negeri ini, sehingga terjadi ketidakseimbangan?
Pertama :Â Bangsa Indonesia dengan jumlah penduduknya yang mencapai 270 juta jiwa yang hidup diberbagai pulau, memang tidaklah mudah mengatur dan mengentaskan soal kemiskinan, apalagi ditambah pandemic syanv terjadi selama hampir dua dekade ini.
Kedua : Korupsi dengan beragam variannya masih menjadi penyakit di tubuh negeri yang besar ini, para pemangku kepentingan dengan kekuasaan, kerapkali melakukan korupsi baik melakukan secara tidak langsung, maupun melakukannua secara langsung.
Kondisi ini tentu menyebabkan negara mengalami kerugian akibat dari ulah oknum pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan upaya untuk memberantas korupsi baik ditingkat nasional, regional maupun di tingkat lokal.
Ketiga :Â Para pemangku kepentingan atau para pejabat, dengan di beri amanah oleh rakyat, tidak sedikit yang melakukan tindak kejahatan, dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat, bahkan tidak sedikit pula pejabat dengan aktingnya yang bagus melakukan palying Victim, untuk melakukan manipulasi.
Keempat :Â Ada problem di tubuh bangsa kita, baik oleh pejabatnya maupun rakyatnya, mengapa demikian? Contoh saja ada problem dari hulu sampai ke hilir, dimana sistem kekuasaan kerapkali disalah gunakan untuk meraup kekayaan secara pribadi dan kelompok, dan hal tersebut justru seakan sudah mendarah daging, sehingga tidak heran jika rakyatnya juga kerap melakukan hal yang sama, karena sudah mencontoh pemerintahnya.
Kelima : Korupsi seakan sudah menjadi kutukan dan budaya yang sudah mendarah daging, tentu tindakan yang tidak baik itu, seakan sudah menjadi naluri untuk memperkaya diri, sehingga menyebabkan kejomplangan dan kesenjangan sosial yang kerap terjadi.
Maka sungguh cukup ironi melihat dan mengamati kejomplangan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara ini, dimana tidak hanya pada aspek perekonomian saja, bahkan pada semua aspek, salah satunya aspek hukum yang cukup tajam bagi rakyat, dan tumpul bagi pejabat.
