Saat ini, kita dihebohkan dengan penerapan tarif pajak hiburan yang baru. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dikenakan tarif pajak minimum 4O% dan maksimum 75%.
Kebijakan tarif pajak hiburan baru tersebut menciptakan polemik di masyarakat, termasuk tokoh masyarakat yang memiliki usaha di bidang hiburan. Pedangdut kondang, Inul Daratista yang sekaligus pemilik usaha karaoke Inul Vizta dalam akun Instagram miliknya menyatakan rasa keberatan terhadap penetapan tarif baru pajak hiburan. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak adil dan dia membandingkan dengan usaha hiburan lainnya, seperti film yang dikenakan tarif pajak hanya sebesar 10%.
“Insan film kalau saya gak salah cuma bayar pajak nya 10%. Sekalinya booming filmnya bisa income puluhan hingga ratusan miliar meski yang terlibat banyak tapi dari pendapatan sangat signifikan keuntungannya tanpa menunggu untung dalam setahun,” ujar Inul.
Sebagai informasi, pada aturan lama, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tidak ditetapkan tarif pajak minimum untuk pajak hiburan. Kegiatan atau bisnis hiburan seperti pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, dikenakan tarif pajak maksimum sebesar 75%.
Dengan tidak ditentukannya tarif pajak minimum pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, bisnis maupun kegiatan hiburan dapat dikenakan tarif pajak kurang dari 40%, menyesuaikan pada peraturan daerah (Perda) di tiap-tiap daerah.
Latar Belakang Ditetapkannya Tarif Pajak Hiburan yang Baru
Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 didasarkan pada beberapa tantangan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Menurut Laporan Direktorat Pendapatan Daerah-Ditjen Bina Keuangan Daerah pelaksanaan desentralisasi fiskal masih dihadapkan pada lima tantangan.
Pertama, pemanfaatan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh ketergantungan daerah yang tinggi terhadap dana TKDD dan penggunaan anggaran yang masih dominan pada belanja pegawai. Adapun transfer pemerintah pusat ke daerah, yaitu meliputi dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).
Kedua, struktur belanja daerah yang belum memuaskan. Realisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur masih sangat rendah, dengan rata-rata hanya sebesar 11,5% dari belanja daerah.
Ketiga, rasio pajak daerah yang masih cukup rendah, yakni berada dikisaran 1,2% pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020. Adapun rasio pajak daerah merupakan perbandingan antara penerimaan pajak daerah terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).
