Keterbatasan pemahaman dan kompetensi SDM dalam menerima perubahan ini dapat menjadi penghambat utama.Â
Mungkinkah barcode dari KTP digital akan mengalami nasib serupa dengan sertifikat vaksin, di mana fotokopi tetap menjadi kebutuhan administratif.
Perbandingan pengalaman aplikasi Peduli Lindungi/SATUSEHAT Mobile dengan sertifikat vaksinnya memberi kita wawasan tentang bagaimana implementasi KTP digital dapat berkembang nantinya.Â
Diperlukan langkah-langkah konkret dalam memberdayakan masyarakat dan instansi pelayanan publik agar dapat memahami dan mengadopsi teknologi ini tanpa ketergantungan pada print out/fotokopi.Â
Tanpa upaya ini, risiko bahwa barcode KTP digital malah akan menjadi ritual kebiasaan fotokopi tetap mengintai.
Untuk suksesnya penerapan KTP digital melalui IKD, diperlukan upaya yang terintegrasi, mulai dari literasi digital hingga peningkatan kompetensi SDM.Â
Hanya dengan langkah-langkah ini, konsep ideal KTP digital dapat menjadi kenyataan tanpa ketergantungan pada fotokopi yang masih menghantui.
Digitalisasi dan infrastruktur digital sebagai penggerak atau penghambat?
Dalam langkah ambisius menuju transformasi digital, pemerintah Indonesia memperkenalkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai langkah inovatif untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik.
Harapannya, IKD akan mempercepat proses administrasi, mengurangi beban birokrasi, dan memberikan keamanan serta akurasi data yang tinggi, serta yang terpenting mengurangi risiko penyalahgunaan data dan identitas.
Di balik harapan itu, tantangan signifikan mengemuka. Salah satu kendala utama adalah tingkat literasi digital masyarakat yang bervariasi.Â
Tantangan ini dapat mempengaruhi penerimaan dan penggunaan IKD secara menyeluruh. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang cukup tentang teknologi digital agar dapat mengadopsi IKD dengan baik.Â
