Anti klimaks, menerawang fenomena Bjorka dari dua sisi kamuflase yang berbeda.Â
Di tengah hiruk pikuk berbagai fenomena permasalahan negeri ini, selalu ada hal unik namun sebenarnya bukanlah sebuah hal yang menarik, menjadi sebuah hal yang perlu untuk ditelisik.
Fenomena kehadiran Bjorka yang misterius yang beraksi di jagat maya dan mengklaim telah membocorkan data penting negara dan menjual data privasi rakyat Indonesia, menjadi suatu hal yang awalnya dibenci tapi pada akhirnya publik menyepelekan.
Karena menganggap pemerintah lah yang telah gagal mengamankan data kependudukan yang sangat penting itu, bahkan banyak pula masyarakat yang menduga ini hanya sebuah permainan dengan "cara lama" demi menutup-nutupi kasus yang sedang viral yang telah ramai dibicarakan publik.
Belum lama ini kita baru merayakan 77 tahun negara ini "dianggap" merdeka. Secara teks negara ini memang sudah merdeka, terima kasih kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan oleh kolonial.
Tapi secara fenomena sosial kemanusiaan, manusia Indonesia belum lah merdeka seutuhnya. Bangsa Indonesia masih terbelenggu oleh berbagai permasalahan yang dihadirkan oleh bangsa sendiri dan menjadikan masyarakat yang tidak tahu apa-apa menjadi "tumbal".
Tetap akan ada sesuatu yang akan dijadikan korban, tumbal, dari sebuah pelampiasan dan kesepakatan yang telah dibuat oleh mereka yang berkepentingan dan mendahulukan hasrat pribadi diatas segalanya dengan penuh keserakahan.
Terlalu banyak dagelan di negeri ini. Â Sosok Bjorka, katanya adalah seorang pemuda daerah yang kata orang tuanya ia sama sekali tidak punya komputer ataupun laptop. Setelah aparat menangkapnya dan menginterogasi, akhirnya dibebaskan kembali. Sungguh lawak, aneh bin ajaib.
Masyarakat "dipaksa" mengalihkan perhatiannya ke sosok Bjorka yang dianggap sangat fenomenal.
Agar berbagai kasus dan kebijakan-kebijakan yang "menumbalkan rakyat" menjadi terlupakan demi meredam berbagai aksi penolakan yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat.
Ketika suara teriakan memekik keras yang keluar dari mulut-mulut yang kontradiktif gagal diredam, salah satu jalan yang selalu ditempuh mereka adalah dengan mencuatkan sebuah isu dan atau fenomena sosial ke permukaan.
Media yang awalnya sudah berada di jalan yang semestinya, akhirnya berbelok menuju banyak persimpangan untuk mencari jalan keluar dari ketersesatan dari sebuah permainan yang nantinya dikemas menjadi berita yang sebenarnya bagi mereka itu hanya sekedar hiburan.
Walau dari hati yang paling dalam sebenarnya masyarakat masih mempercayai pemerintah yang sudah mengurus --- atau mungkin "mengatur" --- segala permasalahan di negeri ini, tetap memberikan dukungan berupa uneg-uneg terhadap permasalahn yang dilempar ke publik.
Dengan kehadiran bjorka kali ini, ada dua sisi permasalahan yang penting untuk dicermati dan ditelaah lebih dalam oleh masyarakat.
Dari satu sisi, aksi peretasan menjadi sebuah ancaman keamanan dan kestabilan sebuah negara di dunia.
Aksi peretasan walau dalam bentuk sekecil atau sesederhana apapun tetap menjadi sebuah tindakan yang sangat berbahaya bagi keamanan sebuah negara karena berpotensi mengancam kerahasiaan dokumen atau informasi penting lainnya tersebar dan menjadi konsumsi gratis oleh masyarakat yang mengetahuinya secara tidak sengaja.
Pemerintah dan instansi terkait harus bersinergi dengan penuh integritas untuk berkomitmen menjaga kerahasiaan dari data dan informasi penting tentang kependudukan.
Dari dulu selalu saja mencuat isu pencurian dan transaksi jual-beli data kependudukan, tapi itu dianggap hal yang biasa saja. Kesannya seperti tidak ada keseriusan untuk menuntaskan kasus semacam itu.
Atau malah kasus pencurian data kependudukan termasuk sebuah komoditas isu yang bisa dijadikan "senjata" di kala suasana genting semacam kondisi saat ini.
Untuk itu, masyarakat tetap mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi demi terjaga keamanan siber nasional.
Tujuannya agar ada regulasi untuk menyelesaikan kasus-kasus pencurian dan atau transaksi jual beli data kependudukan untuk segala bentuk kepentingan, bisa diadili secara hukum atau memiliki kejelasan di mata penegak hukum untuk menjatuhkan vonis.
RUU Perlindungan Data Pribadi ini harus disahkan demi menjaga rasa kepercayaan masyarakat ke pemerintah.
Masyarakat selama ini menganggap bahwa data dan informasi pentingnya sudah aman di tangan pemerintah.
Jika sampai pada waktu yang ditentukan masyarakat, kasus ini tidak mampu terpecahkan oleh aparat keamanan --- jika dilakukan dengan cara salah tangkap terus --- maka marwah aparat dan pemerintah di mata masyarakat akan semakin tercoreng.
Di sisi lainnya, sambil mengawal sosok bjorka hadir di dunia nyata dalam rupa manusia yang sesungguhnya, masyarakat harus terus mengawal kasus-kasus yang viral serta kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat dapat segera dituntaskan dan terselesaikan secara sila kelima, "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".
Kasus kemanusiaan atau pelecehan HAM yang dilakukan Ferdy Sambo, istrinya, serta semua oknum yang terlibat didalamnya harus segera dituntaskan untuk mengetahui motif yang sesungguhnya serta dijatuhi vonis yang seadil-adilnya dan tidak mencederai keadilan sosial sedikit pun.
Disamping itu, kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat yang selalu menjadikan masyarakat awam sebagai tumbal dan korban pencitraan oleh pihak oknum di pemerintahan yang selalu "playing victim", harus terus dikawal oleh masyarakat untuk mau menurunkan ego sektoral agar kembali "ke jalan yang benar".
Kerugian masyarakat yang disebabkan oleh adanya kebijakan yang menambah penderitaan dan yang paling berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat seperti kenaikan berbagai barang maupun jasa.
Mulai dari kenaikan harga sembako, kenaikan tarif listrik, TPG pada RUU Sisdiknas, skema pembayaran dana pensiunan, hingga kenaikan harga BBM telah menjadikan masyarakat semakin terjepit.
Ingin mengadu, tapi suara tak didengar satu pun. Ingin bereaksi dan melakukan demonstrasi, tapi malah dianggap sebagai biang kekacauan.
Begitu kompleks permasalahan yang muncul ke permukaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
Banyak masyarakat yang kini hanya mampu sebagai penonton setia walau mereka tanpa sadar telah membayar itu semua dengan hak-hak dari masyarakat itu sendiri yang telah dikorbankan.
Masyarakat sudah banyak yang cerdas dan tidak mau terus-menerus dicekoki drama-drama pengalihan isu.
Mari terus mengupayakan keadilan untuk kehidupan sosial dan kemasyarakatan di negeri ini.
Semua masih berhak bersuara dan memandang berbagai fenomena permasalahan di negeri ini melalui perspektif dan pandangan dari setiap insan yang sudah lama dicap telah merdeka.
Untuk memperoleh rasa kemerdekaan yang tanpa syarat, masyarakat masih harus terus berjuang yang mungkin hingga mencapai masa berabad-abad di masa-masa yang selanjutnya dalam bentuk berbagai edisi dan drama kehidupan yang lainnya.
*****
Salam berbagi dan menginspirasi.
[Akbar Pitopang]
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
