Food Estate, Solusi Krisis Pangan di Indonesia

Food Estate merupakan salah satu perbincangan yang hangat di masyarakat akhir akhir ini. Hal ini bermula dari respon cepat dari pemerintah terhadap peringatan dari Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) yang menyatakan bahwa krisis pangan dunia akan melanda akibat dari pandemi COVID-19, FAO berpendapat bahwa krisis pangan dunia berpotensi terjadi akibat kebijakan dari negara negara yang menerapkan karantina wilayah yang nantinya berdampak pada terganggunya rantai pasokan makanan. 

Dengan adanya peringatan dari FAO tersebut respon cepat pemerintah adalah membuat rencana pembangunan food estate di proyek pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah. Program food estate ini bertujuan untuk menjaga kebutuhan pangan nasional terutama beras, dengan program intensifikasi dan ekstensifikasi dari lahan persawahan. Pembangunan food estate termasuk dalam proyek strategis nasional pemerintah yang ditetapkan di Peraturan Presiden No 109 Tahun 2020.

Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Kementerian Pertanian (Kementan) mempunyai fungsi untuk memastikan ketahanan pangan di Indonesia, agar tidak terjadi krisis pangan. Selama pandemi COVID-19 Bulog dan Kementan memprediksi bahwa kebutuhan pangan masih tercukupi. Menurut Prof. Dr. Ir. Dwi Andreas Santosa, M.S. menyatakan bahwa indeks ketahan pangan di Indonesia pada tahun tahun 2019 mengalami peningkatan ukuran indeks ini ditentukan dari 3 aspek yaitu keterjangkauan (affordability), ketersediaan (availability), serta kualitas dan keamanan pangan (quality dan safety). Keterjangkauan merupakan aspek untuk mengukur bagaumana kemampuan ekonomi konsumen dalam membeli bahan pangan. 

Ketersediaan merupakan aspek yang mengukur ketersediaan pasokan pangan di tingkat nasional, mengidentifikasi mengenai risiko gangguan pasokan, kemampuan kapasitas negara untuk mendistribusika pangan, dan penelitia hasil pertanian. Kualitas dan keamanan pangan yaitu merupakan kualitas dan keamanan dari standar pangan. Dari ketiga aspek yang diukur tersebut menunjukkan bahwa indeks ketahanan pangan Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Dalam pengembangan program food estate tentu saja banyak mengalami tantangan. Sebenarnya program food estate di Indonesia bukan pertama kali dilakukan di Indonesia, sebelumnya yaitu pengembangan lahan gambut (PLG) 1 juta hektar di Kalimantan Tengah pada pemerintahan Presiden Soeharto, serta beberapa program di pemerintahan Presiden SBY yaitu progrem Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) dan beberapa program food estate di Kalimantan. Akan tetapi dari program program yang terdahulu tampaknya belum memenuhi harapan. Oleh karena itu agar tidak mengulangi kesalahan di masa lalu, pemerintah harusnya memetakan tantangan yang sekiranya akan dihadapi nantinya. 

Tantangan pertama yaitu dari segi pemilihan lahan dan permasalahan lingkungan. Pembukaan lahan baru pada program pengembangan lahan gambut sejuta hektar pada masa lalu mengakibatkan banyak permasalah lingkungan, sekitar 400.000 ha hutan tropika basah berubah menjadi terbuka, berubahnya pola tata air dan kualitas air, berkurangnya daya serap air akibat penebangan pohon yang dampaknya mengakibatkan banjir pada musim hujan dan mudah terbakarnya hutan pada musim kemarau, beberapa spesies tumbuhan dan hewan mengalami kepunahan. Oleh karena itu, pemilihan pengembangan food estate dinilai mendapatkan banyak kritikan yang dapat mengulangi kejadian di masa lalu. Kedua, dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan adanya konflik dari masyarakat lokal. 

SDM menjadi hal penting dan harus dikelola dengan baik, belajar dari masa lalu, SDM merupakan salah satu faktor yang menjadi alasan kegagalan proyek food estate di masa lalu. Banyaknya pendatang yang mendukung program food estate akan menghilangkan eksistensi masyarakat lokal dikarenakan perbedaan etos kerja dan pendidikan, hal ini dikhawatirkan akan memicu konflik antara masyarakat lokal dan pendatang di masa depan. Ketiga, dari segi anggaran.

Pembangunan mega proyek food estate merupakan pengembangan yang membutuhkan banyak sekali sarana dan prasarana penunjang. Hal ini menjadi fokus utama yang akan membutuhkan anggaran besar. Dengan skema pembiayaan pemerintah dan swasta diharapkan akan menarik investor dan mengurangi beban APBN. Akan tetapi melihat dari pembangunan food estate terdahulu timbulnya peluang konflik antara petani lokal dan pihak investor, dimana belum semua investor memperoleh ijin pengelolaan lahan serta masyarakat lokal yang mempertanyakan pengambilan lahan oleh investor yang didominan oleh pihak asing, menciptakan peluanga adanya konflik dan isu politik.

Pengembangan food estate merupakan proyek yang bermanfaat dan sangat penting dalam meningkatkan ketahanan pangan. Akan tetapi dilihat dari beberapa perkembangan program ini dapat dilihat pemerintah masih belum serius dalam pengelolaan program ini hal itu ditunjukkan dari kurangnya terobosan terobosan baru yang dilakukan oleh pemerintah. Saat ini sebagai persiapan dari program ini pemerintah mulai memperbanyak jaringan irigasi air dan mulai merehabilitasi lahan. Program pemerintah ini dinilai sangat penting untuk menciptakan swasembada pangan dan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi banyaknya tantangan harus segera ditangani secepat dan seefisien mungkin. Selain itu demi terciptanya keberlanjutan program ini, pemerintah juga harus menyapkan pola, sistem logistik, dan rantai teknologi pangan, sehingga dapat memastikan hasil produksi pangan dapat didistribusikan secara nasional.