Hanya dalam tempo empat bulan, mulai dari bulan Januari hingga April 2023, jumlah dan nilai transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di provinsi Kepulauan Riau (Kepri) lebih besar daripada seluruh transaksi QRIS pada tahun sebelumnya. Kepala Tim Implementasi Kebijakan SP dan Pengawasan SP PUR Bank Indonesia (BI) Kepri, Taufik Ariesta, menyampaikan kepada wartawan AntaraNews (12 Juni 2023), bahwa dalam periode tersebut telah terjadi 4,57 juta transaksi QRIS dengan nilai sebesar 679 milyar rupiah. Hal itu bisa terjadi terutama dikarenakan oleh penerapan sistem pembayaran digital lintas negara-negara yang bersatu dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Dimana para wisatawan dari mancanegara seperti Malaysia dan Thailand bisa membeli oleh-oleh khas Kepri yang tersebar di berbagai tempat-tempat wisata dengan cepat, mudah dan nyaman hanya melalui scan QRIS yang telah disiapkan oleh para pedagang. Melalui sistem pembayaran mutakhir ini, waktu dan energi yang diperlukan untuk menukar mata uangpun bisa dihemat. Kita tentunya sudah sama-sama mahfum bahwa waktu dan energi sangat penting bagi para pelancong, karena sifatnya yang sangat terbatas selama mereka berwisata.
Dari berita tersebut, bisa dibayangkan betapa besarnya jumlah dan nilai transaksi QRIS antar negara yang terjadi di seluruh Indonesia, khususnya di lokasi-lokasi wisata Indonesia yang sangat terkenal seperti di Danau Toba, Borobudur dan Mandalika. Sistem pembayaran digital benar-benar sangat berpengaruh terhadap peningkatan kuantitas perekonomian sebuah negara.
Tidak kalah pentingnya dari sisi kenaikan nilai perekonomian negara, sistem QRIS terbukti juga sangat berpengaruh nyata terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), bahkan menjadi pihak pengguna terbesar. Sistem QRIS merupakan powerful booster bagi kemajuan dan perkembangan UMKM. Dari ulasan kumparanBisnis (11 April 2023), BI melaporkan bahwa pada tahun 2020, 95% pengguna QRIS berasal dari UMKM, sisanya pengusaha besar dan pengguna sosial.Â
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa peran UMKM sangat besar bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Jumlahnya sekitar 99% dari keseluruhan unit usaha, kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60,5%, dan menyerap 96,9% tenaga kerja dari total penyerapan tenaga kerja nasional.
UMKM kuat, pondasi ekonomi sebuah negara pasti kuat. Melalui mekanisme pemerataan tingkat perekonomian rakyat kecil, pengentasan kemiskinan dan sebagai sumber pemasukan devisa negara. Salah satu faktor utama negara kita bisa bertahan dengan cukup baik dari hantaman Pandemi Covid-19 adalah karena daya tahan UMKM. Oleh sebab itu, lembaga eksekutif dan legislatif negara kita memberikan perhatian yang sangat serius dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Bukan hanya sekedar sarana untuk memulihkan, tetapi juga dikondisikan sebagai penopang utama kestabilan perekenomian negara kita.
Sungguh kabar yang menggembirakan, kesempatan emas bagi negara kita yang sedang memegang keketuaan ASEAN untuk tahun ini. Timing-nya pas sekali dengan program-program transformasi digital ekonomi pemerintah, termasuk program peningkatan literasi digital masyarakat yang sedang gencar-gencarnya dilaksanakan dan disosialisasikan oleh Presiden Joko Widodo beserta seluruh lembaga kementerian terkait, upaya yang juga didukung penuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Â
Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, Fiki Satari, mengatakan kepada wartawan Kompas dalam acara Jakarta Kreatif Festival 2023 (16 Juni 2023), saat ini pihaknya sedang fokus mengawal dan mendorong kebangkitan UMKM, diantaranya dengan cara mengarahkan UMKM masuk ke dalam ekosistem digital, baik memasarkan barangnya di kanal e-dagang maupun dalam mencari alternatif pendanaan dari berbagai varian financial technology (fintech). Saat ini sudah ada 22 juta UMKM yang tercatat berada di lingkungan ekosistem digital dari 30 juta UMKM yang ditergetkan untuk tahun 2024.
