Menyorot Manfaat Pembayaran Digital Lintas Negara ASEAN

Beberapa tahun yang lalu, saya pernah tinggal beberapa bulan di Kota Penang Malaysia. Kota klasik yang sangat unik, kaya sejarah, keasrian ekosistemnya terjaga dengan baik dan dikelola secara apik, secara modern. Tidak bisa saya pastikan kebenarannya, namun menurut rekan bisnis yang mengajakku kesana mengatakan bahwa kota Penang adalah kota terbaik dari seluruh kota yang ada di Malaysia. Terbaik dari segi apa? Entahlah, saya tidak begitu memahami maksudnya. Yang jelas, banyak sekali pengalaman-pengalaman baru yang kuperoleh selama disana.

Ada satu hal yang cukup mengganggu kenyamananku ketika sedang berada di Malaysia, yaitu soal sistem pembayaran yang cukup merepotkan terkait perbedaan mata uang dan sistem pembayaran cash. Rupiah mesti ditukar dengan Ringgit di gerai-gerai penukaran mata uang dan uang cash kertas maupun koin yang setiap saat mesti disiapkan di kantong atau di dompet. Perbedaan sistem keuangan atau sistem pembayaran ini sebenarnya merupakan salah satu faktor yang menghambat laju perekonomian global.

Para pemangku otoritas sistem keuangan tentunya sangat menyadari hal ini. Seiring pesatnya kemajuan dan perkembangan teknologi, secara bertahap sistem keuangan klasik mulai beralih ke sistem digital yang lebih cepat, lebih hemat dan lebih aman. Lebih cepat, karena kita tidak perlu lagi meluangkan waktu dan energi untuk pergi ke gerai penukaran mata uang, untuk menghitung-hitung jumlah uang, ringkasnya tinggal nge-scan. Lebih hemat, karena jumlah selisih transaksi perdagangan atau pembelian yang sekecil apapun tetap tersimpan di saldo keuangan. Lebih aman, karena seluruh transaksi tercatat dengan baik dan terhindar dari mata uang palsu.

Dalam Pertemuan Pleno KTT ASEAN ke-42 yang dilaksanakan di kota Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur pada bulan Mei 2023 yang lalu, negara kita diamanahkan sebagai ketua baru dan mengangkat tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth", dimana salah satu prioritasnya adalah akselerasi penerapan konektivitas pembayaran lintas negara (cross-border payment) yang terintegrasi. Prioritas ini selaras dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang disusun oleh Bank Indonesia dan sinkron dengan hasil Deklarasi Bali G20 2022.

Bukan sekedar wacana, sistem "Quick Response Code Indonesian Standard" (QRIS) antar negara-negara ASEAN bahkan sudah mulai diterapkan sejak Februari 2023 yang diawali melalui kerjasama Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT). Melalui QRIS, wisatawan luar negeri bisa dengan mudah dan cepat membayar oleh-oleh khas Danau Toba yang banyak dijajakan di kota Parapat, membayar Lontong Medan di warung-warung kakilima, membayar kemeja batik di kota Yogyakarta, membayar produk-produk konsumer di minimarket, dan sebagainya. Demikian juga bagi wisatawan Indonesia yang sedang healing-healing di Singapura atau Thailand.

Paradigma baru sistem keuangan digital ini sifatnya transparan, inklusif, terbuka untuk semua kalangan industri besar hingga industri rumah tangga/Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sangat signifikan dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi paska hantaman pandemi Covid-19. Tidak hanya sekedar memulihkan, sistem ini juga akan menjadi salah satu pondasi perekonomian global yang lebih integratif di masa depan. Diawali dari sektor pariwisata, selanjutnya akan merambah ke sektor-sektor perdagangan yang lebih luas (ekspor-impor).

Bagaimanapun, pihak-pihak otoritas keuangan sedang menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam menyosialisasikan sistem pembayaran digital ini. Persepsi tidak aman, rentan penipuan, lebih mahal, dan proses yang sulit masih menghantui sebagian besar masyarakat, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, apalagi yang literasi digitalnya sangat minim. Oleh karena itu, Bank Indonesia telah dan sedang gencar melakukan upaya sosialisasi melalu berbagai jenis media. Semoga upaya tersebut bisa terlaksana dengan baik, cepat dan lancar demi kesejahteraan kita bersama.