Kursi Menteri untuk Partai Gerindra Menggelikan?

Kursi menteri untuk Partai Gerindra sempat heboh beberapa waktu lalu sehubungan dengan adanya pernyataan dari Andre Rosiade, bahwa bukan hanya PAN dan Partai Demokrat saja yang ditawarkan jabatan menteri pada kabinet Jokowi yang akan datang, Partai Gerindra pun demikian. 

Pernyataan atau klaim politikus Partai Gerindra Andre Rosiade tadi sempat diledek oleh Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily dengan pernyataan "jangan ge er deh". Pihak Istana yang diwakili oleh Ali Mochtar Ngabalin terkesan meremehkan dengan mengatakan tak semudah itu Presiden Jokowi menawarkan kursi menteri.

Ngabalin pun mengatakan dengan parpol koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu sudah cukup untuk membentuk pemerintahan baru yang kuat.

Sila baca: Pihak Istana Memberikan Jawaban yang Cukup Menohok

Memang ada juga pernyataan dari Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Ahmad Rofiq yang tidak menutup kemungkinan kerja sama dengan parpol-parpol yang ada saat ini untuk bergabung dalam kabinet Jokowi selama niatnya tulus membantu pemerintahan baru nanti.

Sila baca juga: Eden Hazard Bergabung dengan Kubu Prabowo?

Rupanya rumor kursi menteri Jokowi yang ditawarkan kepada Partai Gerindra dari pernyataan Andre Rosiade tadi masih berlanjut hingga saat ini.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah, ia tidak begitu mengetahui mengenai rumor tawaran kursi menteri dari Presiden Jokowi kepada Partai Gerindra tadi. 

Hingga saat ini partainya masih menjaga silaturahmi dengan kader-kader Partai Gerindra, tapi jika jalinan komunikasi tadi berujung pada kesepakatan, maka itu merupakan suatu proses politik. 

"Bahwa dari silaturahmi itu berbuah kesepakatan politik, itu biarkan proses. Tapi niat kita silaturahmi dengan seluruh anak bangsa, teman-teman atau kader-kader Gerindra," kata Wasekjen PDIP Ahmad Basarah di sini.

Kesepakatan politik dalam bentuk apa? Tidak ada penjelasan lebih lanjut, tapi diperkirakan kesepakatan tadi berupa kursi menteri untuk Partai Gerindra.

Jika kesepakatan politik tadi jadi terwujud, berikut jatah kursi menteri untuk Partai Gerindra, hal ini cukup menggelikan, karena sebelumnya pun PAN dan Partai Demokrat ditengarai ingin bergabung pada pemerintahan baru nanti, artinya kedua parpol ini pun akan mendapat jatah kursi menteri.

Lalu siapa yang akan menjadi pihak oposisi? Tinggal PKS saja, jika Partai Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat ikut bergabung dalam kabinet Jokowi nanti? Bukankah hal ini cukup menggelikan?

Di sisi lain jika PKS pun mendapat jatah kursi menteri, wajar saja kalau ada sebagian pihak yang mengatakan pemerintahan baru nanti sebaiknya dinamakan "Kabinet Arisan Jokowi".

Kembali ke zaman Soeharto atau Orde Baru yang tidak mengenal istilah oposisi. Hanya bedanya pada zaman Soeharto atau Orde Baru tadi, meski tidak dikenal istilah oposisi, jatah kursi menteri hanya untuk Golkar. Kalau "Kabinet Arisan Jokowi", semua parpol yang memiliki wakilnya di DPR mendapat kursi menteri, meski jatah kursi menterinya berbeda.

Menggelikan, jika nantinya benar ada "Kabinet Arisan Jokowi".