Rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo hingga kini masih belum jelas, atau belum ada kepastian, meski sejumlah pihak sudah mendesak supaya diadakan dalam waktu dekat ini.
Muhammadiyah, Sri Sultan Hamengku Buwono X antara lain pihak yang menginginkan rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo tadi diadakan secepatnya.
Bagaimana tanggapan Fadli Zon terkait desakan dari pihak-pihak tadi?
Menurut Fadli Zon, Prabowo masih fokus terkait gugatan kubu 02 ke Mahkamah Konstitusi. Kembali narasi kecurangan diumbarnya di sini.
"Yang jelas, kita masih berada di dalam suatu fase di Mahkamah Konstitusi dan kita berharap tentu Mahkamah Konstitusi bisa mendengarkan apa yang menjadi tuntutan-tuntutan dari tim hukum, yang sekarang sedang mengajukan berbagai macam kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat sebelum pemilu dan pascapemilu. Nanti kita lihatlah dari hasil itu," kata Fadli Zon seperti dikutip dari detik.com (5/6/2019).
Kubu 02 (Prabowo-Sandi) sepertinya tidak bosan-bosannya melontarkan narasi kecurangan ini yang dilakukan sejak sebelum Pilpres 2019, tapi tanpa disertai bukti yang menguatkan tudingannya tadi.
Logika sederhananya, jika kubu 02 memiliki bukti yang kuat atas tudingan adanya kecurangan pada Pilpres 2019, kemungkinan besar tidak akan terjadi kerusuhan 21-22 Mei lalu. Awalnya pun mereka tak ingin mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, tapi akhirnya dilakukan juga.
Sebenarnya rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo tak perlu menunggu keluarnya hasil keputusan Mahkamah konstitusi, tapi Fadli Zon menjadikannya sebagai alasan, dan hal ini bisa mengurangi simpati publik kepada kubu pasangan capres Prabowo-Sandi.
Jika kubu 02 masih bersikeras menunggu keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi, maka pertemuan Jokowi dan Prabowo tidak terjadi dalam waktu dekat ini.
Selain itu, jika keputusan Mahkamah Konstitusi nantinya dikeluarkan, dan menolak gugatan kubu Prabowo terkait adanya kecurangan pada Pilpres 2019 - kemungkinan besar hal ini yang akan terjadi -, bisa saja kubu 01 tak antusias lagi untuk mengadakan pertemuan antara Jokowi dan Prabowo.