Kubu Prabowo semakin kacau menjelang 22 Mei. Mungkin saja ada sebagian pihak yang merasa kasihan dan terenyuh.
Diperkirakan 22 Mei 2019 selesai perhitungan suara Pilpres 2019 yang dilakukan KPU. Hingga saat ini pasangan capres Jokowi-Ma'ruf Amin mengungguli Prabowo-Sandi.
Manuver politik yang lebih cenderung "jurus politik omdo" atau "jurus politik omong doang" pun dilakukan kubu Prabowo menjelang 22 Mei, antara lain tidak mengakui hasil perhitungan suara KPU karena dinilainya curang, mengaku menang berdasarkan hasil hitungan internal, meski klaim kemenangannya sudah berubah dari 62% menjadi 54,24%.
"Jurus politik omdo" kubu Prabowo lainnya pun ada yang sudah berubah, yaitu dari people power menjadi kedaulatan rakyat.
Wajar saja jika ada rakyat yang tertawa dengan "jurus politik omdo" kubu Prabowo tadi. Tidak tertutup kemungkinan tawa rakyat pun meledak, karena ada "jurus politik omdo" kubu Prabowo yang baru.
Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono menyerukan agar mereka yang memilih Prabowo-Sandi tidak mengakui hasil Pilpres 2019, dan juga menolak membayar pajak.
Menolak membayar pajak? Mungkin saja rakyat dari Sabang hingga Merauke heran dengan adanya imbauan atau seruan seperti itu dari politikus kubu Prabowo tadi.
Tidak salah jika ada yang bertanya, apakah dulunya pernah sekolah? Kalau pernah sekolah, mengapa ada pernyataan ngawur seperti itu?
Juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Saydzily langsung memberikan "skak mat". Menurutnya seruan menolak membayar pajak itu kacau atau ngawur.
"Poyuono semakin ngaco. Membayar pajak itu bukan hanya untuk kepentingan pemerintahan Jokowi, tetapi untuk kepentingan rakyat," katanya di sini.
Ia pun mengatakan seruan menolak membayar pajak itu dapat dikategorikan tindakan melanggar hukum. Masa gara-gara kalah pilpres, rakyat dikorbankan?
