Menggugat Jokowi

Inpres tersebut merupakan upaya negara untuk memenuhi hak korban atau ahli warisnya maupun pihak-pihak yang terdampak atas peristiwa pelanggaran HAM Berat termasuk kasus tragedi nasional 1965.

Jokowi juga tidak menciptakan rentang perlawanan terhadap dirinya yang panjang. Dalam waktu pendek, terjadi perubahan 180 derajat. Dan para aktivis yang menentang Orde Baru hingga 1998 sebagian kini juga berdiri di barisan Jokowi dengan lebih menekankan pada isu kesejahteraan sosial dan hilirisasi industrialisasi.

Bila di masa 1998, para aktivis penentang  tirani bisa menarik dukungan dan mendorong elit politik seperti Deklarasi Ciganjur: Sri Sultan, Gus Dur dan Megawati, kini tak ada tokoh yang sebanding. Megawati yang kini diharap, telah kehilangan momentum sebab Megawati sendiri ketika berkuasa tidak banyak berbuat untuk penegakan demokrasi dan HAM. Justru Megawati telah turut melegitimasi Prabowo Subianto untuk kembali ke panggung politik Indonesia dengan menjadikannya pasangan sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2009.

Gerakan penentang hari ini adalah seperti gerakan kanak-kanak. Ketika Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menuntut KPU diaudit menyeluruh karena curang, tak banyak yang bergerak  mendukung, termasuk partai besar seperti PDI-Perjuangan. PRIMA menerima dengan legawa walau ada kesempatan untuk menunda pemilu setelah memenangkan gugatan serta-merta di Pengadilan Negeri. Karena itu tidak dewasalah,  bila setelah kalah, berteriak-teriak curang secara terstruktur, sistematis dan massif.

Sebaiknya kita terima Demokrasi di bawah Jokowi ini sebagai pelajaran selama lembaga-lembaga demokrasi dan sarananya seperti Pemilihan Umum  tetap ada. Kita bertarung selayaknya seorang demokrat. Pemilu 2029, bisa menjadi batu uji.

Kini, kita fokus kembali pada pembangunan negeri. Biarlah Kabinet mendatang di bawah Prabowo-Gibran bekerja mewujudkan visi dan misinya. Para penentang bisa berperan sebagai oposisi. Begitulah berdemokrasi.