Memang sistem e-Budgeting kalau mendengar penjelasan dari yang sudah pernah menggunakannya, diprogram dan diformat untuk kebutuhan transparansi anggaran. Sehingga semua data yang input dalam sistem tersebut bisa diakses oleh publik.
Disamping itu, sistem e-Budgeting meng-efisiensi penganggaran, memudahkan penyusunan perencanaan anggaran. Jadi niat utama menggunakan sistem ini memang untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran, karena semua sudah diformat sesuai dengan kebutuhan.
Menurut para ahlinya, sistem ini menolak diajak untuk berbohong, karena semua data yang di input kedalam sistem ini sudah diprogram untuk menerima data yang jujur, harga Satuan barang sudah di input sesuai dengan format yang tersedia didalam sistem e-Budgeting.
Jadi kalau data nilai yang di input di mark up, secara otomatis sistemnya akan menolak, itulah kadang yang menjadi masalah bagi pengguna sistem ini. Namanya juga sistem ini memang diciptakan untuk memuat data yang jujur-jujur saja, bukan data manipulatif.
Untuk kepentingan trasparansi anggaran, sistem e-Budgeting memang sudah tepat, kalau masih ada masalah tentunya bukan berada pada sistemnya, tapi SDM yang menggunakan sistem tersebut. Yang jelas, sistem ini digunakan untuk mencegah terjadinya manipulasi anggaran.
Sistem ini terintegrasi dengan DPRD dan Badan Pengawasan Pembangunan Daerah (Bappeda), sehingga secara transparan semua data yang di input bisa langsung di awasi oleh DPRD dan Bappeda. Jadi mudah diketahui jika ada mata anggaran yang nilainya dianggap janggal.
Daerah yang juga menggunakan e-Budgeting ini selain Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Surabaya, dan Pemprov Jawa Barat. Pemkot Surabaya dan Pemprov Jawa Barat mengakui kalau sistem e-Budgeting ini sangatlah efisien, dan sangat bermanfaat dalam memudahkan pekerjaan.
Memang kalau ingin membuat anggaran secara transparan, agar bisa diakses publik, e-Budgeting ini bisa di share di web APBD, agar semua secara transparan bisa dilihat. Tujuannya menggunakan e-Budgeting ini memang untuk kebutuhan transparansi anggaran.
Makanya semua data yang di input nilainya sesuai dengan standar yang ada, tidak bisa dilebih-lebihkan. Begitu Ada data yang aneh tidak sesuai dengan apa yang sudah diformat dan diprogram dalam sistem tersebut, secara otomatis akan ditolak. Itu bukan berarti sistemnya yang tidak pintar, tapi karena semua sudah sesuai dengan kebutuhan transparansi.
Pemprov Jawa Barat
Berdasarkan pengalaman Pemprov Jawa Barat, yang juga menggunakan sistem e-planning dan e-Budgeting, terintegrasinya dua sistem ini penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 dan APBD 2020, diklaim membawa perubahan signifikan yang positif.
Menurut Kepala Bappeda Jabar Taufik Budi Santoso, di bawah kepemimpinan Gubernur Jabar Ridwan Kamil aplikasi e-Planning dan e-Budgeting kini terintegrasi maksimal.
Taufik mencontohkan, penerapan dua aplikasi terintegrasi ini membuat penyusunan anggaran jauh lebih efisien terutama untuk pos perjalanan dinas dan pembelian alat tulis kantor. Bahkan, untuk program yang dianggap yang tidak memiliki alat ukur jelas.
"Pak Gubernur sudah mengaplikasikan ini, efisiensinya bisa dilihat," katanya. Sumber
Pemkot Surabaya
Mari kita lihat seperti apa hasil penerapan sistem e-Budgeting di Pemkot Surabaya, yang tujuannya disamping untuk akuntabilitas dan transparansi anggaran, adalah demi menciptakan good governance.
Kebijakan penganggaran e-Budgeting dengan semangat untuk memerangi berbagai bentuk kecurangan dalam pemerintahan daerah. Tapi perjalanannya tidak mudah diimplementasikan karena berbagai faktor yang menghambat pelaksanaan e-procurement.
Tujuan dari kajian ini untuk mendeskripsikan implementasi e-Budgeting Surabaya, serta berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi e-budgeting. Sementara itu beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan e-budgeting menjadi tolak ukur bagaimana e-budgeting berhasil menciptakan good governance. Sumber
Hampir semua daerah yang menerapkan sistem e-Budgeting ini, disamping untuk transparansi dan akuntabilitas anggaran, adalah juga dengan target untuk menciptakan good governance. Memang Good governance itu bisa tercapai jika tindak kejahatan korupsi bisa diminimalisir.
Jadi memang sistem e-Budgeting ini tidak bisa digunakan untuk berbohong, atau melakukan manipulasi anggaran. Selama sistem ini digunakan untuk tujuan yang baik, maka semua akan berjalan lancar-lancar saja.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengomentari sistem e-budgeting yang dinilai bermasalah oleh Gubernur Anies Baswedan. Menurut Ahok, sistem e-budgeting berjalan baik jika tidak ada niat melakukan korupsi.
"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up, apalagi maling. Untuk mencegah korupsi, hanya ada satu kata, transparansi sistem yang ada," ucap Ahok saat dihubungi, Kamis (31/10/2019). Sumber
Pencegahan tindak kejahatan korupsi itu memang harus diantisipasi dengan menciptakan sistem penganggaran yang bagus dan safety, dan sistem e-Budgeting ini dianggap paling efektif. Jadi kalau ada yang menganggap sistem ini bermasalah, itu artinya dia bisa menciptakan sebuah sistem yang lebih bagus dari e-Budgeting.
