KIM, Kabinet Perang Melawan Radikalisme

Selain mengantisipasi perkembangan tekhnologi digital, sepertinya Jokowi pun secara tidak langsung menyiapkan postur Kabinet Indonesia Maju (KIM), dengan personal yang mengisi posisi strategis untuk melawan Radikalisme.

Menempatkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto pada posisi Menteri Pertahanan, Mahfud MD yang merupakan seorang sipil sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, lalu Mantan Kapolri, yang seorang Jenderal Kepolisian sebagai Menteri dalam Negeri, juga Jenderal (Purn) Fachrul Razi sebagai Menteri Agama.

Sepintas komposisi ini terlihat tidaklah umum, tapi secara kepentingan sangat jelas kalau antara posisi dengan personal yang menduduki jabatan tersebut, sangat terencana dengan matang, dan sesuai dengan kebutuhan tata kelola strategi untuk menghadapi darurat radikalisme yang sedang marak saat ini.

Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta menilai Kabinet Indonesia Maju menjadi sinyal Presiden Joko Widodo menyatakan perang terhadap radikalisme. Hal itu lantaran adanya individu-individu yang berkompeten untuk menghilangkan gerakan radikal di Indonesia.

"Empat orang ini mempunyai karakter tegas dan saya yakin cukup mampu melawan radikalisme. Ini sinyal perang radikal," ujar Stanislaus, Rabu (23/10).

Ia menjelaskan empat orang tersebut sudah tepat untuk ditempatkan di kementerian-kementerian yang menjadi garda terdepan melawan radikalisme

Wajar kalau Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf concern terhadap Pemberantasan radikalisme, karena gerakan radikalisme saat ini berkembang secara masif di Indonesia, gerakan ini sudah masuk kesegala sendi institusi di negeri ini, institusi pendidikan, Pemerintahan, juga institusi BUMN.

Sinyal melawan radikalisme ini secara eksplisit sudah terlihat dari pernyataan Presiden Jokowi, pada saat Pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara hari ini (23/10/2019)

Presiden Jokowi secara eksplisit menyampaikan permasalahan deradikalisme menjadi pekerjaan rumah Menkopolhukam Mahuf MD dan Menteri Agama Fachrul Razi.

"Pak Jokowi mengatakan akan perang dengan radikalisme," tutur Stanislaus.

Saat memperkenalkan Prabowo sebagai Menhan pun Jokowi secara tidak langsung mengatakan, beliau tidak perlu menjelaskan tugas Prabowo sebagai Menhan, karena menurutnya Prabowo lebih tahu dari beliau.

Ucapan Presiden ini memang tidaklah lugas, tapi mudah difahami. Beliau tidak perlu lagi untuk memerintahkan Prabowo harus melakukan apa sesuai dengan tugas dan fungsinya, karena beliau yakin Prabowo sudah tahu kalau harus melakukan apa dalam misi pemeritah dalam memerangi radikalisme.

Begitu juga dengan Mahfud MD, Tito Karnavian, dan Fachrul Razi, tentunya sudah memahami tupoksi sesuai dengan kementerian masing-masing, dalam memerangi radikalisme. Dimana empat Institusi ini saling terkait dalam tugasnya memerangi radikalisme.

Rekam jejak karir Menteri Dalam Negri Tito Karnvian sudah tidak asing di telinga masyarakat sebagai mantan Kapolri. Selama ia menjabat, sudah cukup banyak aksi terorisme diungkap kepolisian. Terlebih pada 2016, Tito sempat menjabat Kepala Badan Nasional Penganggulangan Terorisme (BNPT).

Begitu juga dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada 1998 sempat menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), dan Danjen Kopassus di masa akhir Pemerintahan Soeharto.

Lalu siapa yang tidak mengenal Mahfud MD, pakar hukum tata negara dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang sudah malang melintang di Pemerintahan, sejak era Pemerintahan Gus Dur, bahkan pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Fachrul Razi, meskipun Jenderal purnawirawan, namun kerap memberikan ceramah agama. Pernah menduduki jabatan Wakil Panglima TNI pada 1999-2000. Penempatannya diposisi Menteri Agama, sangat terkait dengan latar belakangnya yang dibutuhkan untuk posisi tersebut, sesuai dengan misi Pemerintah kedepan.

Perang terhadap radikalisme ini adalah upaya serius Pemerintah untuk melenyapkan sel-sel radikalis yang masih terus merongrong keamanan negara. 

Komitmen ini harus didukung oleh keseriusan empat kementerian yang ada didalam KIM, makanya pos kementerian ini diisi oleh orang-orang yang benar memiliki kompetensi.

Sumber