Mohon tunggu...
Ajinatha
Ajinatha Mohon Tunggu... Freelancer - Professional

Nothing

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Ketika Jokowi Menyentil Menterinya dalam Pidato

20 Oktober 2019   21:05 Diperbarui: 21 Oktober 2019   05:16 692
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pidato Presiden Jokowi pada Pelantikannya, Minggu, 20 Oktober 2019, yang merupakan Pidato pertama diawal pemerintahannya. Dalam pidatonya Jokowi menyentil tugas pejabat negara, termasuk para menteri, yang program-programnya kurang dirasakan masyarakat.

Jokowi menganggap para pejabat baru sebatas melaksanakan kebijakan, namun hasilnya masyarakat belum merasakan pelayanan, dan menikmati hasil pembangunan. Pasalnya, menurutnya antara birokrasi dan realisasi di lapangan kerap tak sinkron.

"Seringkali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai. Kalau ditanya, jawabnya 'Program sudah terlaksana Pak'. Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya," ujar Jokowi di Gedung DPR, Jakarta, Minggu (20/10).

Ternyata reformasi birokrasi dan program Revolusi Mental pada periode pertama kepemimpinan Jokowi belum berhasil dalam aplikasinya. Pidato tersebut secara esensial mengevaluasi kinerja para pejabat dan menteri di lingkungan pemerintahannya yang belum maksimal.

Efek dari pola kerja para pejabat dan menteri ini sangat berpengaruh besar kepada citra Jokowi sebagai presiden dan penanggung jawab penuh, semua program kerja yang didelegasikan kepada berbagai kementerian.

Masih ada penerapan pola lama 'asal bapak senang', padahal Jokowi mengecek semua detail pekerjaan yang dilaporkan sudah dilaksanakan. Sehingga sangat berpengaruh kepada tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang dilakukan pemerintah.

Semua yang dilakukan baru sebatas melaksanakan, belum sampai pada hasil realisasinya. Kalau istilah beliau, ibarat kirim SMS baru sampai 'sent', delivered atau tidaknya tidak pernah dicek.

"Cara mengeceknya itu mudah. Lihat saja ketika kita mengirim pesan melalui SMS atau WA. Ada sent, artinya telah terkirim. Ada delivered, artinya telah diterima. Tugas kita itu menjamin delivered, bukan hanya menjamin sent," Jokowi memberi perumpamaan.

Sentilan Jokowi ini sangatlah menohok, itu kalau menteri yang memang kinerjanya seperti yang digambarkan beliau. Pada periode kedua ini, seharusnya tidak ada lagi menteri yang kinerjanya seperti itu.

Kalau kata pak JK, beliau (Jokowi) itu tidak bisa dibohongin, dia tahu semua yang dikerjakan pembantunya, dan dia mengerti secara detail hasil kerja yang sudah dikerjakan, karena Jokowi sering blusukan sampai ke daerah, yang sedang dibangun.

"Beliau mengetahui detail, karena selalu ke bawah, ke daerah. Jadi detailnya sama beliau, paling mengetahui semuanya, tidak bisa dibohongi," kata JK mengenal Jokowi selama lima tahun kerja bersama, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (18/10). Sumber

Bagi menteri yang memahami karakteristik dan cara Jokowi bekerja, tentunya akan sangat all out dalam melaksanakan program kerjanya. Beliau tidak mau cuma sekadar terima laporan, apa yang dilaporkan sudah dilaksanakan, langsung dicek hasilnya.

Jokowi lantas berharap ke depan, birokrasi di pemerintahannya tidak hanya melaporkan kebijakan yang dibuat namun bisa mendistribusikannya dan bisa dirasakan manfaatnya dengan nyata bagi masyarakat.

"Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat," pungkasnya.

Keberhasilan sebuah program itu ketika hasilnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, agar selanjutnya bisa ditingkat lebih baik lagi pelayanannya. Kalau kerja menteri tidak sinkron dengan ucapan Jokowi, maka yang dicap berbohong adalah Jokowi, bukan menterinya.

Semoga saja menteri Kabinet Kerja II Jokowi-Ma'ruf, bisa bekerja lebih baik lagi dari menteri Kabinet Kerja sebelumnya. Apa yang belum bisa dicapai pada pemerintahan periode pertama, bisa dituntaskan di periode kedua.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun