Sebaiknya Menhan Bukan dari Partai Politik

Besok tanggal, 20 Oktober 2019, Presiden dan Wakil Presiden pilihan rakyat pada Pilpres 2019 akan dilantik. Itu artinya Jokowi akan dilantik untuk kedua kalinya sebagai Presiden Republik Indonesia, dan KH.Ma'ruf Amin akan dilantik sebagai Wakil Presiden.

Sebagai rakyat saya cuma berharap, semoga proses pelantikan tersebut berjalan dengan lancar, tanpa ada gangguan apa pun, dan huru-hara disekitar Gedung DPR-MPR. Harapan ini juga mungkin mewakili harapann rakyat pada umumnya.

Periode pertama pemerintahan Jokowi-JK sudah berakhir. Terlepas dari segala kekurangannya, tentu juga sebagai masyarakat sudah Ikut menikmati keberhasilannya, meskipun belum sepenuhnya memenuhi harapan.

Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan selama lima tahun belum tercapai, dan itu bukanlah sebuah kegagalan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang stagnan di 5%, harusnya kita tetap bersyukur, yang penting stabilitas ekonomi tetap terjaga.

Tingkat kemiskinan menurun, itupun satu hal yang patut disyukuri. Target yang ingin dicapai 7-8%, namun realitasnya malah diatas yang ditargetkan, yakni 9,4%. Artinya upaya pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan terbilang behasil.

Gagal atau berhasil sebuah pemerintahan sangat tergantung pada persepsi masing-masing, menjeneralisir kegagalan hanya karena gagal pada beberapa pencapaian, adalah penilaian yang tidak objektif.

Dalam ekonografik yang disajikan Kata Data dibawah ini bisa dilihat, apa saja yang sudah dicapai pemerintahan Jokowi-JK, selama Lima tahun pemerintahannya.

Sumber; Katadata.com

Pada Periode kedua pemerintahan Jokowi, sebagai masyarakat tentunya lebih optimis, apalagi kalau melihat progres dari pembangunan yang dilakukan, sangatlah menjanjikan.

Menteri Kabinet

Sampai saat ini Jokowi belum mengumumkan siapa saja yang menduduki posisi jabatan Menteri di Kabinet Kerja II Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Komposisi Menteri yang menduduki jabatan di Kabinet, sangat menentukan kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Sebagai masyarakat berharap Presiden Jokowi bisa lebih cermat dalam memilih Menterinya. Khususnya untuk Menteri Pertahanan (Menhan) dan Jaksa Agung, sebaiknya jangan dipilih dari kalangan Partai Politik, supaya tidak terjadi konflik kepentingan.

Menhan adalah jabatan yang sangat strategis, sangat rawan jika diisi dari kalangan Partai Politik. Menhan adalah Poros kekuatan dan Pertahanan negara, seharusnya diisi oleh orang-orang yang memang memiliki latar belakang dan pengalaman dalam bidang pertahanan.

Namun meskipun begitu tidak berarti menempatkan purnawirawan TNi, yang juga berbasis pada Partai politik. Sangat riskan menempatkan orang Partai sebagai Menhan, tidak bisa dibilang, 'tak ada rotan akarpun jadi'. Kalau prinsif ini yang menjadi landasannya, maka penyesalan pun datangnya kemudian.

Masih banyak orang-orang yang berkompeten dan memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan tersebut. Negara ini banyak memiliki orang pintar, yang kurang itu hanya orang yang jujur dan setia pada negara.