Mungkin ini baru pertama kali terjadi di Indonesia, dimana terjadi politik trasaksional antara Pemerintah dan oposisi (Mohon dikoreksi jika Salah). Dimana Partai Gerindra sebagai oposisi ditawarkan tiga kursi Menteri, dan Prabowo diposisikan pada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Namun Gerindra tidak tertarik dengan tawaran tersebut, tidak tertarik disini hanya pada jabatan Wantimpres, atau semua tawaran tersebut.
Berdasarkan sumber Merdeka.com dari elite Gerindra menyebut, Jokowi awalnya menawarkan menteri pertanian dan kepala badan koordinasi penanaman modal atau BKPM. Kursi untuk oposisi demi menjaga stabilitas politik kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf lima tahun ke depan.
Namun Gerindra, merasa tak tertarik dengan tawaran itu. Apalagi posisi Wantimpres, disebut bukan posisi yang strategis untuk Prabowo.
"Wantimpres itu tugasnya hanya menasihati presiden. Belum tentu juga nasihatnya diterima oleh presiden," kata sumber yang juga dekat dengan Prabowo ini.
Ternyata Prabowo lebih tertarik pada jabatan Menteri Pertahanan. Namun Tidak dijelaskan, apakah dengan diberikan jabatan Menhan pada Prabowo, berarti jatah tiga kursi menteri yang ditawarkan tidak diperlukan lagi.
Bukan tanpa alasan, Prabowo selama ini juga memiliki perhatian besar pada bidang pertahanan. Dalam beberapa debat Capres misalnya, Prabowo menyoroti soal pertahanan. Mulai dari persediaan amunisi, hingga lemahnya pertahanan nasional.
Transaksi jabatan secara politik ini layaknya politik "dagang sapi", antara pemerintah Jokowi-Ma'ruf dengan Gerindra sebagai oposisi. Gerindra siap bergabung kalau permintaan Prabowo dipenuhi.
Bukan cuma itu saja, ada satu harapan lagi. Sumber ini menyebutkan, pengangkatan Prabowo sebagai menteri pertahanan juga diikuti gelar jenderal kehormatan untuk mantan Pangkostrad itu. Dengan demikian bukan lagi Letnan Jenderal Purnawirawan, tapi Jenderal Kehormatan. Dengan empat bintang.
Wah rumit juga ternyata bargaining politik antara pemerintah dan oposisi. Meskipun pemberian gelar Jenderal kehormatan dengan Bintang empat tersebut sudah lazim dilakukan pada Pemerintahan sebelum-sebelumnya, namun tetap saja ini sebuah keistimewaan bagi oposisi yang diberikan Pemerintah.
