Tidak mudah berada pada posisi Jokowi. Terlalu banyak persoalan yang dihadapi, baik diinternal koalisi Partai pendukung Pemerintah, maupun persoalan dieksternal Pemerintah.
Jokowi harus bisa bertindak seperti "menarik benang didalam tepung, benang ditarik, tepung tidak tumpah". Harus penuh kehati-hatian dalam menyikapi semua persoalan.
Ancaman dari dalam
Penentuan posisi mentri di kabinet adalah Salah satu ancaman dari dalam yang akan dihadapi Jokowi sebagai Presiden, yang meskipun memiliki hak Prerogatif untuk menentukan siapa saja yang layak mengisi kursi Menteri.
Megawati sebagai Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, sudah mewanti-wanti tidak bisa terima kalau cuma dikasih 4 kursi Menteri. Itu baru ancaman dari satu Partai.
Belum lagi dari partai-partai lainnya, yang merasa berjasa memberikan dukungan secara all out saat Pilpres. Secara lisan boleh saja mereka mengatakan mendukung tanpa pamrih, dan menerima apa pun keputusan Jokowi.
Tapi secara politis tetap saja akan melakukan manuver yang akan mengancam soliditas dukungannya. Ini hal yang tidak bisa dihindari, apa lagi masuknya Partai Gerindra kedalam Kabinet, jelas akan menimbulkan kecemburuan politik partai Koalisi pendukung pemerintah, yang kepentingannya tidak terakomodir dalam Kabinet.
Riak-riak politik diinternal koalisi partai pendukung pemerintah sudah terlihat sejak adanya Pertemuan Megawati dan Prabowo. Dan itu terlihat dari reaksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang digawangi Surya Paloh.
Sehingga terkesan munculnya dua kubu politik diinternal koalisi partai pendukung pemerintah. Satu kubu Tengku Umar, yang merupakan kubu Megawati dan Prabowo, dan yang satunya lagi kubu Gondangdia, merupakan kubu Surya Paloh dan beberapa beberapa Ketua Umum Partai lainnya.
Sementara Jokowi ada ditengah-tengah, dan berusaha untuk bersikap seadil mungkin dalam takaran mengakomodir kepentingan Partai pendukungnya. Ini bukanlah persoalan yang mudah.
Adil dalam pandangan Jokowi, belum tentu Adil dalam pandangan mereka. Padahal seharusnya berpikir "Adil sejak dalam pikiran", seperti yang dikatakan Pramoedya Ananta Toer.
Inilah problematikanya Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf kedepan. Yang dihadapi adalah politisi yang berpikir masih sangat Chauvanistik, lisannya berkata berpikir untuk kepentingan Bangsa dan negara, tapi tindakannya lebih mendahulukan kepentingan politik partai.
Ancaman dari internal Partai koalisi ini akan sangat mempengaruhi posisi Jokowi dalam menyusun Kabinet. Megawati yang nota bene katanya seorang negarawan, masih menempatkan Jokowi sebagai "petugas Partai", bukanlah Jokowi sebagai Presiden yang memiliki hak Prerogatif.
Untuk menentukan siapa yang layak menjadi Ketua MPR saja peranan Megawati masih begitu dominan, begitu juga dalam menentukan posisi Menteri yang mengisi Kabinet Kerja II Jokowi-Ma'ruf.
Harusnya hal seperti ini tidak perlu terjadi, kalau saja semua berpikir untuk kepentingan Bangsa dan negara. Persoalannya, politisi Kita memang belum dewasa dalam berpolitik, kepentingan pribadi masih diatas kepentingan Bangsa dan negara.
Rencana Jokowi menerbitkan Perppu KPK pun mendapat penolakan keras dari Partai koalisi pendukungnya, ini juga akan menjadi ancaman serius bagi soliditas dukungan terhadap Jokowi-Ma'ruf kedepan.
Ancaman dari luar
Ini adalah ancaman yang tidak main-main, ini ancaman penggulingan kekuasaan, dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh berbagai kebijakan Jokowi.
Gerakan secara masif yang dilakukan kaum radikalis pengusung khilafah, sangat terstruktur, dan terorganisir. Gerakan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memang tidak menginginkan Jokowi berkuasa.
Para penyandang dana gerakan ini adalah kelompok yang sanggup menghabiskan uangnya asal Jokowi tidak berkuasa. Kaum radikalis ini dijadikan proxy untuk menumbangkan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Gerakan ini tidak akan berhenti sampai tujuannya terlaksana. Mereka akan melakukan berbagai cara untuk menggoyang Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Tujuannya cuma satu, agar Jokowi tidak lagi berkuasa.
Penolakan terhadap Revisi UU KPK dari masyarakat, penggiat anti korupsi, dan juga dari mahasiswa, tidak bisa dianggap enteng. Ini pun bisa menjadi ancaman terhadap kelangsungan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Merapatnya Prabowo dan Partai Gerindra ke Pemerintah, tidak berarti negara ini akan damai. Persoalan sesungguhnya bukanlah ada pada Partai Gerindra dan Prabowo.
Benarlah kalau dikatakan, pendukung Prabowo itu sebetulnya tidak ada, yang ada hanyalah pembenci Jokowi.
Karena memang pada kenyataannya, merapatnya Prabowo ke Pemerintah, tidak berarti pendukung Prabowo pun ikut merapat.
Semoga saja Presiden Jokowi bisa menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi, dengan bijaksana dan penuh kehati-hatian, dan tetap mampu menjaga soliditas Partai koalisi pendukungnya.
Wassalam.
