Sehingga terkesan bukan lagi aksi mahasiswa, lebih kepada perbuatan premanisme. Tindakan brutal yang merusak fasilitas negara dan hunian penduduk bukanlah tindakan dan Perilaku mahasiswa, dan terbukti aksi demo di wamena, Papua sudah ditunggangi kepentingan politik.
Ajakan dialog Perwakilan mahasiswa yang demo di Gedung DPR-MPR, harusnya direspon secara positif oleh Anggota legislatif. DPR sebagai representasi dari rakyat tidak bisa menganggap remeh aspirasi mereka, justeru mereka hadir mewakili aspirasi rakyat.
Keberadaan DPR adalah untuk mendengar aspirasi rakyat, bukan mewakili kepentingan politik partai. DPR harus bisa menterjemahkan apa yang diinginkan rakyat, aspirasi yang wakilkan kepada Perwakilan mahasiswa adalah menolak Revisi UU KPK dan RKUHP.
Itulah perlu adanya dialog antara perwakilan mahasiswa dan DPR. Agar DPR bisa menjelaskan apa kepentingannya tetap mempertahankan revisi UU KPK. Kalau RKUHP sudah jelas dibatalkan, setelah Pimpinan DPR bertemu dengan Presiden di Istana kemarin.
Kalau untuk berdialog saja mahasiswa tidak bisa, maka kebuntuan ini akan berakibat pada meluapnya emosi mahasiswa yang merasa tidak diakomodir aspirasinya. Konsekuensinya adalah, gelombang demontrasi mahasiswa akan terus bertambah besar setiap harinya.
Demontrasi tersebut kalau tidak diantisipasi oleh DPR dengan adanya dialog, maka besar kemungkinan Gedung DPR-MPR akan diduduki mahasiswa, seperti yange terjadi pada tahun 1998. Jelas situasi seperti itu bukanlah sesuatu yang kita harapkan.
Atau jangan-jangan DPR memang menghendaki situasi tersebut.? Karena dengan situasi yang seperti itu, kemungkinan besar Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal, 20 Oktober 2019, akan gagal dilaksanakan, dan bisa jadi sebelum dilantik, Presiden Jokowi sudah dipaksa turun oleh mahasiswa.
