Berikut Skema Pembiayaan Ibu Kota Baru
APBN (Rp89,472 Triliun) untuk:
- Infrastruktur pelayanan dasar
- Pembangunan Istana Negara dan bangunan strategis TNI/Polri
- Pembangunan rumah dinas ASN/TNI/Polri
- Pengadaan lahan
- Ruang terbuka hijau
- Pangkalan militer
KPBU (Rp254,436 Triliun) untuk:
- Gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif
- Pembangunan infrastruktur utama (selain yang telah tercakup dalam APBN)
- Sarana pendidikan dan sarana kesehatan
- Museum dan lembaga pemasyarakatan
- Sarana dan prasarana penunjang
Swasta (Rp122,092 Triliun) untuk:
- Perumahan umum
- Pembangunan perguruan tinggi
- Science-technopark
- Peningkatan bandara, pelabuhan, dan jalan toll
- Sarana kesehatan
- Shopping mall
- MICE
Dari skema pembiayaan tersebut diatas sangat jelas peranan swasta didalam pemindahan Ibu Kota. Melibatkan swasta tujuannya untuk membantu meringankan pembiayaan, agar tidak memberatkan APBN.
Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan bakal dibiayai lewat APBN, KPBU dan Swasta. Hal itu disampaikan dalam acara Youth Talks di Jakarta pada 20 Agustus 2019. Dalam laporannya, Bappenas mengatakan biaya pemindahan ibu kota diperkirakan mencapai Rp485,2 triliun.
Jadi kalau mau dikatakan ada Konglomerat di Balik pemindahan Ibu Kota ya sah-sah saja, karena memang sudah sesuai dengan perencanaan harus melibatkan swasta, agar tidak terlalu memberatkan APBN.
Wajar saja kalau swasta terlibat dalam pembangunan sarana pendukung seperti tersebut diatas, tinggal persoalannya seperti apa kerjasamanya antara Pemerintah dan swasta. Toh yang dibangun adalah sarana yang bersifat komersial.
Kalau dibilang ada kepentingan politik di Balik pemindahan Ibu Kota, ya jelas saja karena kepentingan politik, karena pemindahan Ibu Kota itu bertujuan memindahkan pusat Pemerintahan, agar Pemerintahan tidak menjadi satu dengan pusat bisnis, seperti di Jakarta selama ini.
Kalau mau dibilang ada deal-deal politik tertentu di balik pemindahan Ibu Kota tersebut, perlu dijelaskan antara siapa dengan siapa, pihak mana dengan yang mana, supaya tidak menjadi isu yang liar ditengah masyarakat.
