Terkait hal import ini sangat mudah diboncengi oleh mafia dan para pelaku kejahatan kerah putih. Menteri Enggar harusnya menyadari kalau masyarakat juga mengikuti semua proses transaksi import tersebut dari media.
Banyak sekali kejanggalan terkait dengan import yang ugal-ugalan tersebut. Hingga Agustus ini, impor beberapa komoditas lain yang dilakukan pemerintah juga sempat menjadi sorotan.
Salah satunya impor beras yang diberikan saat petani sedang panen raya. Bahkan impor sempat dipaksakan saat kapasitas Gudang Bulog sudah berlebih.
Ada juga kritik pada impor gula yang sempat meroket hingga Indonesia menjadi importir terbesar di dunia per tahun 2017-2018. Impor jagung sebanyak 60 ribu ton per Maret 2019 juga menjadi polemik karena diberikan saat kesalahan data belum dibenahi.
Lalu impor baja yang masuk ke Indonesia sempat berimbas pada produsen baja lokal akibat Permendag Nomor 22 Tahun 2018 membuka celah masuknya penjualan baja karbon yang lebih murah dari pasar domestik.
Harusnya menjelang akhir Periode Pemerintahan Jokowi-JK, masing-masing Menteri yang mewakili Partai politik memperlihatkan prestasi kerja yang baik, bukan malah seperti kalap mengumpulkan pundi-pundi keuangan dari berbagai celah.
Faisal Basri juga mengkritik Menteri Enggar, sebagai menteri perdagangan dinilai memuluskan impor dengan membuat Peraturan Menteri untuk kuota impor yang tinggi.
"Saya katakan tadi, baja impor saja naik dari US$ 7 miliar jadi US$ 10 miliar. Karena tidak diperlukan lagi rekomendasi dari Kementerian Perindustrian untuk impor baja, kemudian tidak perlu lagi rekomendasi Kemenperin untuk impor ban, ban sepenuhnya impor," jelas dia.
Mustahil hal-hal seperti ini luput dari perhatian Presiden Jokowi. Ketegangan Menteri Enggar dan Kabulog Budi Waseso sendiri cukup ramai dibahas dimedia online, dimana pemaksaan import beras disaat Stok beras digudang bulog sedang melimpah, bahkan beras yang ada terancam busuk.
Mari kita saksikan bersama-sama, seperti apa ending dari semua cerita ini, akankah Enggartiasto Lukita jadi diperiksa KPK, ataukah dia pun menjadi orang yang tidak tersentuh hukum, dan bagaimana kelanjutan hubungan NasDem dengan Koalisi Pemerintah.?
