Mohon tunggu...
Ajinatha
Ajinatha Mohon Tunggu... Freelancer - Professional

Nothing

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Akankah Jambi Nasibnya Sama dengan DKI Jakarta?

18 Juli 2019   06:52 Diperbarui: 18 Juli 2019   07:31 183
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Foto: Aksesjambi.com

Kalau Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sampai saat ini hampir satu tahun belum ada Wakilnya, maka Gubernur Jambi, Fachrori Umar akan bernasib yang Sama dengan Anies, belum memiliki Wakilnya.

Persoalan yang dihadapi Fachrori Umar berbeda dengan yang dihadapi Anies Baswedan, tapi sama-sama berhadapan dengan DPRD. Disinilah letak kesamaan permasalahan yang dihadapi keduanya, yang dihadapi para politisi yang cuma berpikir sebatas kepentingan Partai.

Kalau di DKI Jakarta persoalan Wagub DKI masih berkutat pada deal politik antara Gerindra dan PKS, padahal kalau saja semua berpikir bahwa keberadaan Wakil Gubernur DKI saat ini sangatlah dibutuhkan, dan perlu segera diputuskan, karena tidak mungkin Gubernur DKI Jakarta bisa bekerja tanpa wakilnya.

Persoalan yang dihadapi Gubernur Jambi kurang lebih sama, tidak ada calon Wagub yang diajukan memiliki kompentensi untuk menjadi Wakil Gubernur, DPRD yang Ikut menyeleksi Calon Wakil Gubernur pun masih DPRD yang terlibat kasus suap yang terkait Mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola.

Sehingga kandidat yang diajukan pun sifat dan perilakunya sama dengan Anggota DPRD nya, salah satu kandidat Calon wagubnya adalan Mantan Napi Koruptor, padahal secara konstitusional seorang Mantan Napi Koruptor tidak bisa menduduki jabatan Gubernur atau pun Wakil Gubernur.

Sebetulnya bukan tidak ada kandidat lain yang diajukan, ada 5 Nama kader PAN yang diajukan sebelumnya, namun yang terakhir DPRD Jambi malah memunculkan dua nama baru diluar dari 5 Nama tersebut, padahal salah satunya adalah Mantan Napi Koruptor, dan Mantan Anggota DPR RI.

Kalaupun secara konstitusional diperbolehkan, tapi tetap saja stempel Napi Koruptor yang disandangnya akan menjadi beban sosial bagi masyarakat yang dipimpin nantinya.

Masih banyak politisi yang memiliki kompentensi untuk jabatan tersebut, tapi karena lingkungan DPRD nya pun terkontaminasi penyakit yang sama, maka yang dipilihpun masih dari kalangan mereka.

Masyarakat Jambi harus secara aktif mengawasi pemilihan Wakil Gubernur Jambi, harus Ikut merespon secara aktif jika calon yang diajukan memiliki rekam jejak yang buruk, jangan sampai kasus-kasus yang mencoreng nama baik Pemerintahan Provinsi Jambi terulang lagi.

Jangan biarkan DPRD Jambi mengusulkan Calon Wagub yang tidak memiliki kompentensi untuk jabatan Wakil Gubernur. Masyarakat harus berani menentang jika DPRD Jambi mengusulkan Calon yang diluar standar kebutuhan untuk jabatan tersebut.

Seorang Wakil Gubernur, haruslah juga seorang intlektual, yang memiliki visi yang besar, dan yang jelas memiliki rekam jejak yang baik dalam dunia politik, tidak pernah ditahan karena kasus korupsi. Seorang Calon Wakil Gubernur harus terbebas dari masa lalu yang buruk dalam karir politiknya.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun