Kalau Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sampai saat ini hampir satu tahun belum ada Wakilnya, maka Gubernur Jambi, Fachrori Umar akan bernasib yang Sama dengan Anies, belum memiliki Wakilnya.
Persoalan yang dihadapi Fachrori Umar berbeda dengan yang dihadapi Anies Baswedan, tapi sama-sama berhadapan dengan DPRD. Disinilah letak kesamaan permasalahan yang dihadapi keduanya, yang dihadapi para politisi yang cuma berpikir sebatas kepentingan Partai.
Kalau di DKI Jakarta persoalan Wagub DKI masih berkutat pada deal politik antara Gerindra dan PKS, padahal kalau saja semua berpikir bahwa keberadaan Wakil Gubernur DKI saat ini sangatlah dibutuhkan, dan perlu segera diputuskan, karena tidak mungkin Gubernur DKI Jakarta bisa bekerja tanpa wakilnya.
Persoalan yang dihadapi Gubernur Jambi kurang lebih sama, tidak ada calon Wagub yang diajukan memiliki kompentensi untuk menjadi Wakil Gubernur, DPRD yang Ikut menyeleksi Calon Wakil Gubernur pun masih DPRD yang terlibat kasus suap yang terkait Mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola.
Sehingga kandidat yang diajukan pun sifat dan perilakunya sama dengan Anggota DPRD nya, salah satu kandidat Calon wagubnya adalan Mantan Napi Koruptor, padahal secara konstitusional seorang Mantan Napi Koruptor tidak bisa menduduki jabatan Gubernur atau pun Wakil Gubernur.
Sebetulnya bukan tidak ada kandidat lain yang diajukan, ada 5 Nama kader PAN yang diajukan sebelumnya, namun yang terakhir DPRD Jambi malah memunculkan dua nama baru diluar dari 5 Nama tersebut, padahal salah satunya adalah Mantan Napi Koruptor, dan Mantan Anggota DPR RI.
Kalaupun secara konstitusional diperbolehkan, tapi tetap saja stempel Napi Koruptor yang disandangnya akan menjadi beban sosial bagi masyarakat yang dipimpin nantinya.
Masih banyak politisi yang memiliki kompentensi untuk jabatan tersebut, tapi karena lingkungan DPRD nya pun terkontaminasi penyakit yang sama, maka yang dipilihpun masih dari kalangan mereka.
Masyarakat Jambi harus secara aktif mengawasi pemilihan Wakil Gubernur Jambi, harus Ikut merespon secara aktif jika calon yang diajukan memiliki rekam jejak yang buruk, jangan sampai kasus-kasus yang mencoreng nama baik Pemerintahan Provinsi Jambi terulang lagi.
