Memberikan Posisi Jaksa Agung kepada kader Partai politik sebaiknya tidak diulang lagi, Karena rawan vested interest. Cukup Periode yang lalu posisi Jaksa Agung diisi oleh kader partai politik, Periode sekarang ini sebaiknya diberikan kepada Jaksa Profesional.
Bisik-bisik soal posisi Jaksa Agung, memang hampir rerata mencemaskan jika posisi Jaksa Agung diisi oleh kader partai, sama mencemaskan dengan ramainya minat kader Partai mengincar kursi Badan Pemeriksa Keuangan.
Apa coba motivasi kader Partai politik mengincar jabatan yang rawan terhadap vested interest. Sebagaimana kita ketahui, tidak ada kader Partai yang bisa bersikap profesional, yang hampir rerata condong mendahukan kepentingan pribadi dan Partai ketimbang kepentingan negara.
Posisi Jaksa Agung berkaitan dengan penegakan hukum, sementara para pelanggar hukum di Pemerintahan hampir rerata pelakunya adalah kader Partai politik. Inikan sangat berbahaya kalau posisi Jaksa Agung masih diisi oleh kader partai.
Tindak kejahatan korupsi pelakunya kebanyakan adalah kader Partai, lantas apa benar Jaksa Agung dari Partai bisa bersikap netral.? Sangat dilematis seorang kader Partai menghadapi kasus tindak kejahatan korupsi yang dilakukan kader Partai politik.
Kalau pelakunya sesama kader satu Partai, tentunya Jaksa Agung akan sangat serba salah untuk memposisikan dirinya, ringan tuntutan akan dicurigai sebagai keberpihakan. Begitu juga jika kejahatan korupsi dilakukan oleh kader lain Partai, berat tuntutan hukuman dianggap ada intervensi.
Memang sangat tidak patut posisi Jaksa Agung diisi oleh kader partai politik, masih banyak Jaksa Karir yang patut dijadikan sebagai Jaksa Agung, seperti halnya Antasari Azhar, kita semua tahu seperti apa karirnya ketika menjadi Jaksa, dan seperti apa beliau ketika menjadi Ketua KPK.
Yang pada akhirnya beliau harus mengalami Kriminalisasi, dan dipenjara atas dasar kesalahan yang tidak bisa dibuktikan. Pemenjaraannya pun dicurigai sarat dengan muatan politik. Secara integritasnya tidak perlu diragukan lagi.
Pak Jokowi, kalau bapak memilih Jaksa Agung, saya nitip Pak Antasari Azhar, semoga pilihan bapak sama dengan pilihan saya. Kalau bapak mau memberantas korupsi, bapak harus pilih Jaksa Agung bukan dari Partai politik, begitu juga untuk Posisi Menteri agama, sebaiknya jangan lagi dari Partai politik.
