Mohon tunggu...
Ajinatha
Ajinatha Mohon Tunggu... Freelancer - Professional

Nothing

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Ramai-ramai Pesan Kursi pada Pak Jokowi

10 Juli 2019   21:50 Diperbarui: 10 Juli 2019   22:37 114
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Aneh ya, padahal Pak Jokowi bukan tukang mebel lagi, tapi kok ramai-ramai pada pesan kursi pada Pak Jokowi. Ada yang pesan kursi Ketua MPR, ada yang pesan kursi Menteri, dan gak tangung-tanggung, ada yang pesan sebelas kursi Menteri, ada yang pesan sepuluh.

Menjadi pendukung Koalisi kok tergetnya cuma kursi Menteri, tapi ada juga lho Ketua Umum Partai yang malu membicarakan soal bagi-bagi kursi. Gak papa juga sih kalau gak dapat kursi Menteri asal job proyeknya aman terkendali.

Menjelang penyusunan struktur Kabinet Kerja Jokowi-Ma'ruf, Pak Jokowi terus kebanjiran order Kursi, meskipun tidak menjadi tukang mebel lagi. Pemesanan kursinya pun sudah jauh-jauh hari, kursi yang dipilih pun rerata kursi yang empuk, yang enak untuk diduduki.

Kalau di Birokrasi itu ada istilah "Kursi Basah," kursi yang banyak mendatangkan rezeki. Kursi seperti itulah yang banyak diperebutkan, sesuai dengan kepentingan politik Partai. Kelangsungan hidup Partai sepertinya sangat dipengaruhi oleh basahnya kursi yang diduduki.

Bisa jadi rebutan kursi akan mempengaruhi kestabilan koalisi, Partai yang merasa pesanannya tidak diakomodir Pak Jokowi, biasanya berperilaku layaknya oposisi didalam Koalisi.

Padahal Pak Jokowi sudah wanti-wanti, untuk Lima tahun kedepan beliau tidak lagi punya beban, karena sudah tidak punya target lagi untuk Ikut pemilihan. 2 Periode jabatan sudah cukup, dan sesuai dengan aturan.

Dengan tidak adanya beban, maka Pak Jokowi tidak ada lagi keraguan untuk menentukan siapa-siapa yang layak menjadi pembantunya di kabinet. Yang jelas pada posisi jabatan tertentu tidak perlua diisi orang-orang partisan.

Terutama jabatan Jaksa Agung, ini harus benar-benar kursinya tidak bisa dipesan oleh Partai politik. Sangat riskan kalau kursi Jaksa Agung diberikan kepada kader Partai politik, begitu juga kementerian Agama, sejarah harus memberikan pelajaran, mengulangi kesalahan yang sama adalah kebodohan.

Mbok ya pesan kursi ke Pak Jokowi sesuai kepantasan aja untuk diduduki, yang gak pantas jangan dipesan ke Pak Jokowi. Biarkan Pak Jokowi yang memberikan kursi, karena beliau lebih tahu kepada siapa kursi tersebut harus diberikan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun