Mohon tunggu...
Ajinatha
Ajinatha Mohon Tunggu... Freelancer - Professional

Nothing

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Purnawirawan Jenderal Bukan Malaikat

3 Juni 2019   12:50 Diperbarui: 3 Juni 2019   13:01 680
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Orang Indonesia ini aneh, kalau mau menegakkan hukum itu masih lihat-lihat dulu kepentingan, terutama masyarakat dan para elitnya. Teriak hukum harus ditegakkan, giliran penegakan hukum menyangkut kepentingannya hukum dibilang Tebang pilih.

Masih kurang menghargai proses penegakan hukum, kalau tersangkut kasus hukum mau diperiksa saja susah, dipanggil untuk diperiksa mangkir, bahkan ada yang menghindar sampai keluar negeri gak pulang-pulang, seperti bang Toyib. Bagaimana hukum bisa ditegakkan, kalau penegakan hukum sendiri tidak dihargai.

Lihat saja contohnya, anak-anak pelaku kerusuhan yang sudah jelas-jelas tindakannya merugikan banyak orang, eh tiba-tiba ada yang merasa iba dengan anak-anak pelaku kerusuhan, tidak dilihat lagi apa yang sudah dilakukan, malah belas kasihan yang dikedepankan, sehingga anak-anak tersebut minta dibebaskan.

Emang kenapa? Apa karena anak-anak tersebut melakukan kerusuhan atas kepentingan pihak tertentu, sehingga patut dikasihani. Coba kalau anak-anak tersebut merugikan pihaknya, pasti mereka disuruh dihukum berat. Begitukah hukum harus ditegakkan?

Terus ada lagi kasus Makar yang menjerat Purnawirawan, begitu juga pembelaannya, mentang-mentang teman satu korp tidak boleh dipersalahkan, tidak boleh dihukum. Mestinya kalau menghargai aparat yang bertugas sesuai dengan tanggung jawabnya, biar saja diproses dulu, hargai proses penegakan hukum, tidak perlu mentang-mentang.

Memangnya purnawirawan TNI itu malaikat yang tidak mungkin melakukan kesalahan? Argumentasinya saja saat diperiksa mencla-mencle, yang gak mungkinlah menyelundupkan senjata untuk kepentingan museum, kalau memang untuk kepentingan museum kenapa menempuh cara yang illegal, ngapain juga ngumpet-ngumpet.

Menhan juga tidak perlu mencari panggung sendiri, hargai saja pihak-pihak yang memang bertanggung jawab terhadap penegakan hukum. Semua punya tanggung jawab profesi, kalaupun ada yang kurang berkenan, tidak perlu berteriak di depan media, sebagai aparatur Pemerintah terkesan tidak solid.

Hukum kalau mau ditegakkan ya harus ditegakkan, tidak peduli terhadap siapa pun. Tidak bisa kalau harus pandang buru dan tergantung situasi, karena aparat penegak hukumnya juga serba Salah. Satu sisi mau menegakkan hukum, di sisi lain harus bertenggang rasa terhadap pihak tertentu.

Artinya kita tidak konsisten terhadap penegakan hukum, karena kita masih melihat berbagai kepentingan dalam proses penegakan hukum. Seakan-akan hukum ada pengecualian terhadap pihak tertentu. Kalau seperti itu caranya hukum ditegakkan, maka preseden buruk terhadap penegakan hukum dinegara ini.

Kalau kubu oposisi yang banyak dibui, dianggap Pemerintah menzolimi pihak oposisi, padahal seharusnya hargai saja dulu proses penegakan hukum, kalau senadainya terbukti penegakan hukum tidak benar barulah dipersoalkan, jangan ketika proses penegakan hukum berlangsung sudah dipersepsikan dengan negatif.

Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya bukanlah tanpa ada dasarnya. Kalau ada asap pastilah ada apinya. Idealnya sih memang seorang Nasionalis dan patriot sejati tidak akan melakukan penghianatan terhadap negaranya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun