Wacana mengembalikan Pemilihan Kepala Daerah ke DPRD mulai mengemuka, dengan dalih terlalu Mahal biaya Politik yang harus dikeluarkan seorang Calon Kepala Daerah untuk mengikuti Pilkada, akibatnya banyak yang kena Operasi Tangkap Tangan (KPK), karena Partai Politik sebagai kendaraan Politik seorang Calon Kepala Daerah tidak punya cukup Dana, may tidak mau kader Partai yang ikut Pilkada berusaha mencari Dana agar bisa ikut Pilkada.
Sekarang Mari Kita kaji apakah dengan dipilihnya seorang kepala daerah oleh DPRD maka seorang Calon Kepala Daerah tidak perlu keluar Dana, apa iya tidak Akan terjadi Politik transaksional dalam pemilihan tersebut, apakah Kepala Daerah yang terpilih mampu mewakili aspirasi masyarakat yang tidak terlibat dalam pemilihannya,? Memang dalam proses pemilihan secara transparan tidak terlihat adanya Dana yang dikeluarkan seorang Calon Kepala Daerah, tapi setelah terpilih maka transaksi Politik sebelum pemilihan Akan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh kepala daerah yang terpilih.
Banyak Hal yang mendasar harus dibenahi terlebih dahulu sebelum mengembalikan Pilkada ke DPRD, Partai Politik sebagai basis kader pemimpin secara mentalitas dan moralitas harus dibenahi terlebih dahulu, seleksi calon anggota Legislatif haruslah memenuhi persyaratan integritas, bukan cuma sebatas kualifikasi tingkat pendidikan, integritas, mentalitas serta moralitas haruslah menjadi persyaratan mutlak.
Kalau biasanya seorang Calon anggota Legislatif harus memiliki kemampuan financial, maka urusan kemampuan financial tersebut bukan lagi me jadi persyaratan utama, kalau penekanan kewajiban adanya kemampuan financial, efek nantinya setelah terpilih sebagai anggota Legislatif yang Pertama dia lakukan adalah upaya until mengembalikan ongkos Politik yang sudah dikeluarkan, inilah yang sudah banyak terjadi.
Apakah betul wacana pengembalian Pilkada ke DPRD tersebut hanya karena mahalnya biaya Politik dikeluarkan oleh seorang Calon Kepala Daerah, apakah tidak mungkin Pilkada Langsung dengan biaya yang lebih murah, Mahal atau murahnya biaya sebuah Pilkada semua tergantung dari mentalitas aparatur penyelenggara Pilkada, kalau semua maunya difasiltasi dengan biaya yang Mahal, hanya karena berpikir bahwa setiap calon kepala daerah pasti sudah menyiapkan Dana yang cukup besar.
Nah mindset ini dulu yang harus diubah, jangan karena ingin memenuhi syahwat Politik maka Pilkada harus dikembalikan ke DPRD, niat sebetulnya bukanlah karena biaya yang dikeluarkan until Pilkada tersebut sangat Mahal, tapi hanya ingin memenuhi syahwat Politik anggota Legislatif memonopoli pemilihan Kepala Daerah, dengan demikian berbagai kepentingan Politik pun mudah untuk direncanakan. Konspirasi yang dilakukan oleh eksekutif Dan Legislatif dalam Pilkada oleh DPRD justeru akan lebih terbuka lebar, Pilkada Langsung justeru until menutup peluang tersebut.
