Jokowi, Freeport dan Penjarah Negara

[caption caption="Gambar : energytoday.com"][/caption]

Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, jelas saya hanya berharap kepada Jokowi, sebagai Presiden terpilih dan diakui secara konstitusional, sebagai benteng terakhir dalam menyelamatkan kekayaan sumber daya alam, yang saat ini terus digerogoti dari dalam, oleh orang-orang yang serakah. Hanya konsistensi sikap Presiden Jokowi yang mampu mempertahankan sumber kekayaan alam dan keutuhan bangsa Indonesia.

Sebagai rakyat Indonesia, sangat miris perasaan menyaksikan proses sidang Etik Setya Novanto yang dilakukan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). MKD dimata saya adalah sebuah Panggung Sandiwara tentang sebuah Mahkamah yang penuh kamuflase, meskipun ada hikmah yang bisa dipetik dari pertunjukan itu. Dari panggung itulah saya bisa melihat Peta kekuasaan orang-orang yang ingin menjarah republik ini tanpa rasa Nasionalisme.

Kita tidak bisa bilang kalau bangsa asing itu sudah merampok sumber kekayaan alam republik ini, mereka bisa masuk ke republik ini karena memang diminta untuk berinvestasi. Salahnya, kita tidak mempersiapkan diri dengan mental sebagai pemilik yang berkuasa, kita masih dengan mental Inlander sisa penjajahan, sehingga kita begitu tamak dan serakah terhadap kekayaan, dan kekayaan yang diiming-imingi oleh asing, yang membuat kita kehilangan rasa nasionalisme.

Alhasil kita ikut menjarah dan merampok sumber kekayaan alam kita sendiri. Kalau mendengar hasil percakapan orang-orang yang ada dalam rekaman yang diperdengarkan dalam sidang MKD, betapa seorang Legislatif bisa dengan leluasanya masuk keranah yang bukan domainnya, dan seorang pengusaha bisa ikut negosiasi perpanjangan kontrak, yang sama sekali bukan haknya. Praktik Calo yang mereka lakukan sudah sangat melukai hati rakyat.

Rekaman pembicaraan tersebut sudah bicara banyak, bagaimana mereka melakukan kesepakatan demi keuntungan pribadi, dengan mengabaikan posisi Kepala Negara. Jelas apa yang mereka lakukan dengan mengatasnamakan Presiden, lewat kaki tangan yang dipercayai mewakili kepentingan Presiden. Inilah orang-orang yang berbahaya, yang mengancam keselamatan aset negara, yang sejatinya untuk mensejahterakan rakyat, seperti yang diamanatkan UUD 1945.

MKD sebagai lembaga yang dihormati dan diyakini Presiden, sebagai lembaga yang mampu menyelesaikan persoalan pelanggaran Etika yang dilakukan anggota legislatif, tak ubahnya sebagai sebuah mainan odong-odong, yang cuma menjadi arena bermaian anak-anak senayan, yang sama sekali tidak bisa me jaga Marwah Kehormatan DPR. Mereka sama sekali tidak menyadari kalau proses sidang MKD tersebut disiarkan secara Live, dan disaksikan jutaan rakyat Indonesia, apa yang mereka pertontonkan sama sekali tidaklah penuh kemuliaan.

Sangat diragukan hasil akhir dari sidang etik terhadap Setya Novanto, yang dilakukan oleh MKD. Dari proses sidang tersebut sangat nyata terlihat kalau orang-orang seperti setya Novanto dan orang-orang yang diduga terlibat dalam konspirasi menjarah negara, sangat banyak pendukungnya. Kejahatan berjamaah masih terus berlangsung di republik ini, maka dari itu sangat diharapkan konsistensi sikap Presiden Jokowi dalam hal perpanjangan kontrak Freeport tersebut.

Secara nyata kita juga melihat dari proses persidangan tersebut, betapa mereka sudah memgkavling komisi bagi kepentingan mereka sendiri, jika seandainya kontrak freeport di perpanjang, atas nama divestasi dan sebagainya, mereka sudah menghitung hak mereka didalamnya, tanpa ada sedikit pun memikirkan resiko yang akan diterima negara, yang mereka pikirkan hanya bagaimana mendapatkan kekayaan untuk jangka panjang.

Presiden Jokowi sudah harus mensortir para menterinya yang terlibat dalam kepentingan perpanjangan kontrak Freeport, dan melihat konsistensi sikap orang-orang dilingkaran Istana, yang menggunakan fasilitas negara untuk menjalankan kepentingan usahanya. Semua pejabat negara harus melepaskan diri dari kegiatan usaha pribadinya, dan harus fokus melaksanakan tugas dan kewajiban negara.