[caption caption="gambar : tempo.co"][/caption]
Setelah Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan, kini titik api kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap, menimpa juga Papua dan Sulawesi. Tentunya ini bukanlah kebakaran hutan yang biasa, ini bisa diduga sebagai upaya sabotase dan juga politisasi kabut asap yang dirancang untuk maksud dan tujuan tertentu, karena terjadi secara sporadis dan masif.
Belumlah selesai Pemerintah memberantas kabut asap diwilayah sumatera dan Kalimantan, sekarang titik api bermunculan diwilayah Papua dan Sulawesi, dan hal ini betul-betul membuat kita frustasi, karena kabut asap ini sudah banyak memakan korban dan menimbulkan kerugian, juga tentunya sangat menyita perhatian.
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menduga adanya potensi sabotase dalam munculnya titik-titik api di Papua dan Sulawesi, dugaan tersebut atas dasar sejumlah isu yang dia terima terkait dengan sabotase tersebut, seperti yang dikatakannya pada media;
"Isu-isu seperti itu kan harus kita buktikan. Tidak bisa kalau tidak ada buktinya," kata Badrodin di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Selasa, 20 Oktober 2015.
Sama dengan dugaan Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/10), mengatakan, negara harus melihat bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini bukan peristiwa biasa lagi.
“Kebakaran bersifat masif dan sistematis. Masif karena ini terjadi dimana-mana. Sistematis karena kasus kebakaran beruntun dari Sumatera hingga Papua,” kata Firman.
Kalau Kapolri Badrodin Haiti menduga adanya upaya sabotase, sementara Firman Soebagyo menduga kebakaran hutan tersebut upaya politisasi secara sistematis dan masif, semua terjadi dengan sebuah perencanaan. Bisa saja apa yang dikatakan Kapolri Badrodin Haiti dan Politisi Senior Partai Golkar, Firman Soebagyo mengandung kebenaran, namun semuanya perlu pembuktian.
Disinilah diperlukannya peranan Badan Intelijen untuk mencari kebenaran isu tersebut, kalaulah isu dan dugaan tersebut mengandung kebenaran, maka dalam hal ini BIN kecolongan, padahal menyangkut kasus seperti itu adalah menjadi wilayah operasional BIN, dan BIN tidak bisa membiarkannya begitu saja.
Dalam kejadian kebakaran yang normal, harusnya kebakaran hutan itu sudah bisa diatasi, karena kejadian serupa bukanlah pertama kali terjadi, tapi kabut asap lantaran kebakaran hutan kali ini sangat sulit diatasi, padahal beberapa negara tetangga sudah turut membantu mengerahkan segenap daya dan upaya untuk membasmi kabut asap, namun sampai saat ini belum bisa diatasi.
Motif Politik
Lebih lanjut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu menenggarai, motivasinya adalah masalah politik ekonomi. Lahan yang terbakar sebagian besar adalah perkebunan kepala sawit dan hutan produksi untuk pembuatan kertas.
“Sawit itu akan jadi lawan minyak nabati. Karena itu, asing melalui berbagai perjanjian internasional, termasuk Perjanjian Norwegia, berusaha mematikan potensi nasional,” katanya.
Berdasarkan pantauan satelit Terra Aqua, Senin, 19 Oktober 2015, pukul 05.00 WIB, ada 1.545 titik api di seluruh Indonesia. Sebaran titik api di Indonesia bagian barat ada 520 titik, yakni di Sumatera Selatan 172 titik, Sumatera Utara 2 titik, Jambi 8 titik, Kalimantan Selatan 22 titik, Kalimantan Tengah 173 titik, Kalimantan Timur 119 titik, Riau 1 titik, Lampung 10 titik, Bangka Belitung 8 titik, Jawa Tengah 1 titik, dan Jawa Timur 4 titik.
Di wilayah tengah ada 801 titik api, dari Sulawesi Barat 57 titik, Sulawesi Selatan 151 titik, Sulawesi Tengah 361 titik, Sulawesi Tenggara 126 titik, Sulawesi Utara 59 titik, dan Gorontalo 47 titik.
Adapun di wilayah timur terdapat 224 titik, yaitu Papua 52 titik, Maluku 63 titik, Maluku Utara 17 titik, Nusa Tenggara Barat 25 titik, dan Nusa Tenggara Timur 67 titik.(Tempo.co)
Agaknya kita harus menunggu penyelidikan Badan Intelijen Negara (BIN), apakah dugaan sabotase dan motif politik dibalik kebakaran hutan, yang mengakibatkan kabut asap tidak bisa diatasi tersebut memang benar adanya, atau kebakaran tersebut memang dilakukan oleh korporasi yang membuka lahan baru untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit.
Sumber berita :
http://sp.beritasatu.com/home/dpr-ada-yang-mendesain-kebakaran-hutan/99335
