Kenapa baru sekarang Anggaran untuk Veteran Pejuang RI dianggap potensi Beban R-APBN 2013, selama ini tidak pernah dipermasalahkan. Dan masalah ini dikemukakan Presiden dalam Nota Keuangan Republik Indonesia dan RAPBN 2013 (Bab 6) menyatakan bahwa dana kehormatan bagi Veteran adalah potensi beban bagi APBN.
Jelas Nota Keuangan Republik Indonesia dan RAPBN 2013 sudah melukai perasaan Veteran Republik Indonesia, bukan sekedar berpotensi melukai saja. Karena memang selama Republik ini berdiri, baru di RAPBN 2013 hal itu dipermasalahkan. Sebetulnya beban terbesar dari RAPBN itu adalah anggaran untuk PNS, dan seperti Presiden memang memberikan perhatian khusus terhadap PNS.
"RAPBN 2003 bukan anggaran milik rakyat miskin, tapi lebih milik para PNS (pegawai negeri sipil)," kata Uchok Sky Khadafi, Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) di Jakarta, Jumat (24/8/2012).
Uchok mengatakan, ketimpangan kebijakan anggaran RAPBN 2013 terlihat ketika pemerintah menganggarkan belanja pegawai untuk 4,7 juta PNS yang mencapai Rp 241 ,1 triliun. Sebaliknya, anggaran kemiskinan untuk 31 juta penduduk miskin hanya Rp 75,3 triliun atau tiga kali lebih rendah dari belanja pegawai.Kompas.com
Mensejahterakan Veteran Pejuang Republik Indonesia adalah juga kewajiban pemerintah yang tidak perlu dipersoalkan, dan tidak boleh dianggap sebagai beban. Ini adalah Nota Keuangan paling aneh dalam sejarah nota keuangan Republik Indonesia, ahistoris, berpotensi melukai perasaan para pejuang kemerdekaan, mengusik rasa kebangsaan kita.
Ada baiknya Pemerintah segera memberikan penjelasan dan meralat Nota Keuangan tersebut, karena secara resmi Presiden Telah menyampaikan Pidato Kenegaraan mengenai Nota Keuangan dan RAPBN tgl 16 Agustus 2013 di Jakarta. Jangan sampai dicurigai bahwa Nota Keuangan ini dibuat atas dasar banyaknya beban titipan, sehingga RAPBN 2013 memang sudah sarat beban, dan anggaran Veteran dikambing hitamkan sebagai Potensi Beban.
"Pertanyannya adalah apakah para Veteran dulu bernah berfikir memperjuangkan ataupun mempertahankan kemerdakaan ini adalah beban bagi kehidupannya," tutur Anggota DPR dari Fraksi PDIP Arif Budimanta kepada Tribunnews.com, Minggu (26/8/2012).