[caption id="attachment_77530" align="aligncenter" width="350" caption="karikatur dar :google image"][/caption] BBM Berubsidi: Kebijakan yang Plin-Plan Dari awal pemerintah sudah seperti bingung ingin menerapkan kebijakan BBM Bersubsidi (Premium), membatasi pemakainya berdasarkan tahun produksi kendaraan sampai pada akhirnya membatasi kendaraan plat hitam dilarang memakai Premium, tapi untuk memberlakukan kebijakan itu sendiri Pemerintah belumlah siap, karena mempersiapkan segala hal yang menyangkut infrastruktur dan lain sebagainya. Seperti kita tahu tidak semua SPBU menyediakan Pertamax, pengadaan Pertamax itu sendiri secara menyeluruh akan memakan waktu yang tidak sebentar, daya beli masyarakat terhadap Pertamax itu sendiri tidaklah sama, kalaupun mau diterapkan kebijakan tersebut tidaklah bisa dengan cara yang tergesa-gesa, sangat perlu penyesuaian dengan kemampuan masyarakat yang nota bene selama ini pemakai premium itu kebanyakan adalah masyarakat menengah kebawah, jangan sampai kebijakan yang diberlakukan bukanlah sesuatu yang bijaksana sehingga jadi pro dan kontra dalam masyarakat. Apakah Pemerintah juga sudah memikirkan dampak dari penerapan kebijakan ini, jangan sampai nanti begitu diterapkan tersandung berbagai kendala, dan kendala itu dihadapi langsung oleh masyakarakat sebagai konsumen terbesar dari BBM tersebut selama ini, padahal itu semua belum siap diantisipasi oleh pemerintah. Rencana awal pemerintah akan menerapkan kebijakan tersebut pada awal Januari 2011, tapi kabar terakhir ada kemungkinan belum pada awal tahun, disini terlihat sekali pemerintah belumlah siap untuk menerapkan kebijakan tersebut, bahkan sebagian anggota dewan belum menerima usulannya dari Pemerintah. Sikap plin-plan Pemerintah ini bisa jadi dikarenakan adanya reaksi dari masyarakat terhadap penerapannya, atau juga pemerintah belum siap mengantisipasi semua dampak dari penerapan kebijakan tersebut. Sementara itu Anggota Komisi VII DPR, Effendy Simbolon, mengatakan, pemerintah belum pernah secara resmi mengajukan usul pembatasan BBM. Oleh karena itu, lanjutnya, DPR belum bisa menentukan sikap. Bisa jadi kebijakan ini akan ditunda dalam waktu yang cukup lama, mengingat kesiapan Pemerintah dalam penerapannya belumlah maksimal, semoga saja Pemerintah masih mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang berkembang selama polemik BBM bersubsidi di wacanakan.
