Anggota DPR Makan Gaji Buta

Sudah 1 bulan sejak pelantikannya tanggal 1 Oktober 2014, anggota DPR Makan Gaji Buta, ini bukan kata saya, tapi kata Ruhut Sitompul, seperti yang dikatakannya pada Tribunews.com (2/11), "Kawan-kawanku ku di DPR, saya ingatkan, saya malu jadi anggota DPR, karena kita satu bulan satu hari ini makan gaji buta." Begitu ungkapan kekecewaan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD.

Memang apa yang dikatakan Ruhut tersebut adalah benar, sejak pelantikan sampai sekarang anggota DPR belumlah bekerja. Sejak habis dilantik, DPR disibukkan dengan pemilihan Pimpinan DPR, setelah itu DPR kembali disibukkan dengan pemilihan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Mungkin Ruhut belum menganggap dua kegiatan tersebut sebagai kerja bagi anggota DPR.

Terlebih lagi sejak terbelahnya DPR, Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yang merupakan Koalisinya Jokowi - JK, menganggap Koalisi Merah Putih (KMP) yang merupakan Koalisi Prabowo, ingin mendominasi Parlemen, sehingga KIH merasa KMP tidak akomodatif terhadap semua aspirasi KIH, maka KIH membuat DPR Tandingan. Persoalan ini semakin memperuncing kemelut di DPR.

Dengan terus berlanjutnya kemelut antara KIH dan KMP, maka otomatis anggota DPR saat ini belum bisa bekerja, meski pun komisi-komisi sudah terbentuk dan ketua komisi pun sudah dipilih, namun tetap saja DPR belum bisa bekerja, karena terhambat oleh belum adanya rekonsiliasi antara KIH dan KMP.

Lebih jauh Ruhut mengatakan, fraksi parpolnya tidak mendukung salah satu kubu karena berposisi sebagai penyeimbang pemerintah. Menurutnya, sikap ngotot kedua kubu yang ingin menguasai posisi strategis di DPR adalah tidak tepat. Memang kalau saja keduabelah pihak menyadari bahwa mereka mengemban amanah rakyat dan digaji oleh rakyat, harusnya mereka mengalahkan egonya masing-masing, mereka segera menyelesaikan segala kemelut yang menghambat kerja mereka.

Semestinya DPR malu dengan rakyat, karena dengan kemelut tersebut membuat DPR menjadi tidak produktif, sementara para menteri kabinet sejak setelah dilantik, langsung bekerja, dan sudah ada yang membuat terobosan-terobosan baru didpatemen yang mereka pimpin masing-masing. DPR periode 2014 - 2019 sekarang ini sudah dengan paradigma dan kultur yang baru, mampu memperbaiki citra lembaga legislatif yang lalu, tapi sepertinya tidaklah sesuai dengan apa yang diharapkan masyarkat.

Menurut Ruhut, tidak semestinya kedua kubu ribut tentang kursi-kursi pimpinan DPR, komisi-komisi dan alat kelengkapan DPR. "Kasih lah kesempatan. Kita ini sudah wakil rakyat sudah membagi kelengkapan Dewan. Kita ini Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Partai," sindirnya.

Sumber tulisan