[caption id="attachment_358044" align="aligncenter" width="300" caption="Sumber illustrasi : satelitnews.co"][/caption]
Sudah menjadi filosofi Jokowi bahwa, "Pemimpin Itu adalah Ketegasan tanpa Ragu," maknanya mungkin kalau gak bisa tegas dan penuh keraguan, ya jangan jadi pemimpin. Filosofi inilah yang diterapkan dijajaran pemerintahannya, semua aparatur negara harus bisa bertindak tegas dalam menerapkan kebijakannya, tidak boleh setengah-setengah, sehingga setiap menteri kabinetnya masing-masing mengeluarkan kebijakan dalam satu bulan pertama pemerintahan Jokowi-JK.
Seperti misalnya Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti, gebrakan awalnya melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku ilegal fishing dengan menenggelamkan kapal asing yang masuk kewilayah perairan Indonesia untuk mencuri kekayaan laut Indonesia, dan itu sudah dilakukannya.(Lihat sini)
Selain itu Menteri Susi pun ingin menerapkan disiplin kerja dilingkungan kementeriannya demi meningkatkan kinerja kementerian dibawah kepemimpinannya, mengubah jam kerja yang biasanya masuk jam 8 pagi, sekarang jam kerjanya lebih awal, yakni jam 7 pagi.
Merubah kebiasaan PNS yang sudah terbiasa cukup lama tentulah bukan hal yang mudah, tapi itu harus dilakukan, semua hal tersebut demi untuk mengikuti kebiasaan disiplin Presiden Jokowi, merupakan bagian dari Revolusi Mental yang menjadi Jargon Presiden Jokowi.
Lain Susi lain pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi, yang melarang para pejabat pemerintahan melakukan rapat dan seminar di Hotel, tapi sebagian besar masih belum bisa mematuhi aturan tersebut, belum diketahui sanksi apa yang diterapkan jika melanggar himbauan Menpan Yudhi.
Yang lagi hangat menjadi pembicaraan dilingkungan pejabat pemerintahan sekarang ini adalah, larangan menyelenggarakan pesta pernikahan dengan mengundang tamu lebih dari 400 orang. Bagi pejabat daerah yang kurang memahami, atau memahami secara kaku, maka aturan/larangan ini akan terasa sangat memberatkan, sehingga dikabarkan ada pejabbat daerah yang stress karena ingin menikahkan anaknya, tapi terbentur dengan aturan Menteri Yuddy.(lihat sini)
Seperti yang diberitakan, Dua pejabat Sulsel bingung menghadapi persiapan pernikahan. Ketua DPRD Sulsel M Roem yang akan menikahkan anaknya, Mizar Rahmatullah Roem, terpaksa menyortir undangan.
Bupati Pinrang Andi Aslam Patonangi yang akan menikahkan putri sulungnya, Andi Tridesi Annisa Aslam, Rabu (10/12/2014), malah belum memikirkan undangan.
“Larangan mengundang lebih 1000 orang membuat saya semakin stres memikirkan pernikahan anak saya. Apalagi ini pengalaman pertama saya menikahkan anak,” ujar Aslam di Pinrang, Rabu (3/12/2014).(Lihat sini)
Tidak semua pejabat didaerah bisa menerima aturan menteri Yudhi begitu saja, seperti halnya Walikota Jambi Syarif Fasha mengaku tidak bisa mengawasi pejabatnya dalam menerapkan edaran tersebut.
"Sulit. Kami tidak bisa memaksa keluar PNS harus dibatasi. Katakanlah undangannya 400 tapi tamu yang datang lebih dari itu masak diusir pulang? Sekarang pembuktiannya dia 400 itu apa? apa buku tamu? Sudah 400, simpan. itu kan akal-akalan," ungkapnya, Jumat (5/12).(Lihat sini)
Bagi pejabat seperti Syarif Fasha, mungkin dia memahami bahwa aturan tersebut tidaklah diterapkan secara kaku, bagi dia aturan menteri Yuddy tersebut agak aneh. Memang harusnya dipahami, bahwa tidak boleh menyelenggarakan pesta secara berlebihan, seperti pejabat daerah pada umumnya, disesuaikan dengan batas kemampuan yang penting tidak terlalu menyolok.
Pada tulisan ini saya hanya menyoroti dua Menteri Kabinet Jokowi-JK ini saja, tentunya hampir semua menteri kabinet Jokowi-JK sekarang ini sedang bekerja keras menerapkan kebijakannya di kementeriannya masing-masing, lihat saja Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, yang kabarnya dalam satu minggu bisa memecat 3 bawahannya yang tidak memenuhi standar kerja yang diharapkannya. Betapa repotnya menjadi pejabat di Era Jokowi-JK, semua bergerak begitu cepat dan meninggalkan kebiasaan lama yang santai-santai saja.