Dengan adanya statement Anies yang demikian, maka Jokowi secara politis memindahkan awal penerapan new normal kewilayah Bekasi, dari pada nantinya dianggap tumpang tindih dengan aturan yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta.
Untuk penerapan awal fase new normal di Bekasi pun tetap saja melihat hasil evaluasi penerapan PSBB, tidak ujug-ujug pemerintah pusat memberlakukannya di Bekasi. Juga perlu melihat kesiapan perusahaan dalam penerapan tatanan baru tersebut.
Sebetulnya atas nama wewenang dan kekuasaan, bisa saja pemerintah pusat menerapkan sebuah aturan, yang mana aturan tersebut harus dipatuhi pemerintah daerah. Namun, dalam hal penerapan fase new normal, pemerintah pusat tetap perlu meninjau kesiapan pemerintah daerah.
Dalam negara kesatuan, pemerintah daerah langsung dibawah pemerintah pusat, pemerintah daerah adalah dependent dan subordinat pemerintah pusat. Indonesia bukan menganut sistem pemerintah negara federal, memang setiap daerah memiliki otonomi.
Pemerintah daerah hanyalah bagian subsistem dari sistem pemerintah Nasional. Oleh karena itu, maka antara pemerintah pusat dan daerah harus terjalin sinergisitas untuk saling memperkuat, bukanlah saling unjuk kekuatan.
Biar bagaimana pun posisi pemerintah daerah tetap saja dibawah pemerintah pusat, dan itu tidak bisa dipungkiri. Memang atas hirarki tersebut, tidak berarti pemerintah pusat bisa sewenang-wenang terhadap pemerintah daerah.
Itulah yang dilakukan Jokowi ke Bekasi, untuk melihat dan mengecek kesiapan Pemkot Bekasi, dalam penerapan tatanan baru dari fase new normal, yang seharusnya awal penerapan ini bisa dimulai dari Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.
Tidak ada dasarnya pemerintah daerah harus ngotot-ngototan dengan pemerintah pusat, meskipun memiliki otonomi daerah. Negara kesatuan Republik Indonesia mengaturnya sudah begitu.
Gubernur hanyalah penguasa daerah atau wilayah, sementara Presiden adalah panglima tertinggi negara, yang mengatur wilayah di seluruh Indonesia, yang berpikir dalam skop yang lebih besar dari pada Gubernur.
