Tiga menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf bersinggungan dengan Gubernur Anies Baswedan, terkait dana bantuan sosial. Disamping dengan Mensos Juliari Batubara, dan Sri Mulyani, juga dengan Menko PMK Muhajir Effendi.
Anies Baswedan dikabarkan sempat terlibat ketegangan dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Persoalannya sama tentang data rakyat miskin penerima dana bantuan sosial, yang terdampak covid-19. Terjadi tarik menarik dan saling mencocokkan data antara Anies dan Muhajir Effendi.
Inikan sesuatu yang serius, yang pada awalnya dianggap remeh dan tidak dipikirkan dampaknya. Ada yang malah sangat berhak menerima bantuan, ternyata tidak menerima, yang seharusnya tidak berhak, malah menerima.
Temuan Kemensos itu adalah satu bukti bahwa, Pemprov DKI Jakarta tidak serius dalam hal pendataan, sehingga bantuan sosial yang disalurkan menjadi tidak tepat sasaran.
Juliari mengaku telah memeriksa 15 titik penyaluran bansos di DKI Jakarta, dan menemukan bahwa warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima bansos DKI.
Padahal kesepakatan awalnya, Pemprov DKI Jakarta meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover bantuan yang tidak bisa di cover pemprov DKI Jakarta.
Awalnya pemerintah pusat hanya akan menyalurkan bansos kepada warga yang tidak menerima bantuan Pemprov DKI. Jumlahnya sekitar 1,3 juta kepala keluarga.
Kalau saja pemerintah pusat melakukan apa yang sudah direncanakan sejak awal, bisa jadi bantuan yang diberikan lebih efektif. Pada akhirnya pemerintah pusat harus menggelontorkan anggaran sebesar 25 triliun.
Akan bertambah lagi, kalau seandainya Anies angkat tangan, soal bantuan sosial bagi 1,1 juta warga miskin yang menjadi tanggung jawab Pemrov DKI Jakarta.
