Memang agak aneh, bisa menyebutkan jumlah warga penerima Bansos, namun untuk pendataannya masih diperlukan waktu.
Sinyalemen inilah yang menjadi pertanyaan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, saat teleconference dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada awal April lalu.
Anies menyebutkan ada 3,7 juta jiwa warga miskin dan rentan miskin, memerlukan bantuan sosial, untuk itulah diperlukan dukungan pemerintah pusat.
Namun ketika Wapres Ma'ruf Amin mempertanyakan apakah sudah terdata sehingga tahu jumlahnya, Gubernur Anies malah menyebutkan butuh waktu untuk melakukan pendataan.
Wapres cukup jeli mengajukan pertanyaan, karena menyangkut akurasi siapa yang berhak sebagai penerima bantuan, sementara situasinya sangat mendesak.
Lagian juga tujuan awalnya meminta dukungan pemerintah pusat, untuk meng-cover penduduk yang belum tersentuh Pemprov DKI Jakarta. Artinya memang perlu dilakukan pendataan.
Belakangan Kementrian Sosial menyusuri data penerima Bansos di wilayah DKI Jakarta, ternyata penerima Bansos dari Pemprov DKI sama dengan penerima Bansos dari Kemensos.
Tidak sesuai dengan pembicaraan awalnya, itulah makanya terjadi data yang amburadul di Pemprov DKI Jakarta, sehingga persoalan ini sempat menjadi sorotan publik.
Kesepakatan awalnya, dari 3,7 juta warga miskin Jakarta, 2,6 juta jiwa akan di cover oleh pemerintah pusat, dan 1,1 juta jiwa sisanya di cover oleh Pemprov DKI Jakarta.
Terkahir menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan, Pemprov DKI Jakarta angkat tangan soal dana bantuan sosial bagi 1,1 juta warga miskin Jakarta, karena Pemprov DKI Jakarta sudah tidak punya dana.
