"Bila rakyat tidak berani mengeluh itu artinya sudah gawat, dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah kebenaran pasti terancam".
Dalam konteks perseteruan diatas, keadaan yang sebenarnya tidaklah seperti yang dikatakan Wiji Thukul, karena Said Didu yang dalam posisi sebagai rakyat, masih bisa menyuarakan kebenaran, dan Luhut sendiri tidak sedang memosisikan diri sebagai yang paling benar.
Luhut merasa Said Didu sudah mengusik pribadinya, bukanlah kebijakan pemerintah yang dilaksanakannya. Dan tuduhan Said Didu sudah mencoreng harkat dan martabatnya sebagai pribadi, bukan sebagai pejabat pemerintah.
Sementara Said Didu menganggap apa yang diucapkannya tersebut, merupakan satu kesatuan dari sebuah kebijakan. Disinilah perlunya dibawa keranah hukum, agar tahu siapa yang salah dan siap yang benar, bukan siapa yang kuat dan siapa yang lemah.
Ada pelajaran yang penting dalam kasus ini, bahwa sebuah kritik yang dilayangkan atas sebuah kebijakan, haruslah bisa disuarakan secara tepat dan konstruktif, agar tidak masuk pada wilayah caci-maki secara pribadi.
Caci-maki adalah perbuatan yang zalim, dan sesuatu yang zalim bukanlah sebuah kebenaran. Menegakkan kebenaran atas sebuah kebijakan yang dianggap salah, haruslah menggunakan fakta dan data, agar tahu dimana salahnya.
Kalau saja Said Didu tidak mengatakan Luhut hanya memikirkan uang, uang dan uang, tapi lebih mempersoalkan dimana letak salahnya kebijakan yang sudah dijalankan Luhut, tentunya tidak ada alasan bagi Luhut untuk memperkarakan Said Didu.
Namun rupanya Said Didu menganggap apa yang dikatakannya adalah sebuah kebenaran, yang memang harus diungkapkan. Sementara Luhut menganggap apa yang diucapkan Said Didu, sudah mengusik pribadinya.
Sebagai masyarakat kita cuma ingin mengetahui siapa yang benar, bukan siapa yang kuat, atau siapa yang hebat diantara keduanya. Karena hukum digunakan untuk menegakkan kebenaran, bukan untuk menentukan siapa yang lebih hebat.
